CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan kesediaannya untuk menerima sebagian besar poin dalam proposal damai yang diajukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait konflik di Jalur Gaza.

Namun, kelompok tersebut secara tegas menolak poin yang berkaitan dengan perlucutan senjata.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (4/10), juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, menekankan bahwa penyerahan senjata tidak akan terjadi sebelum terbentuknya negara Palestina yang berdaulat sepenuhnya.

“Sikap kami jelas dan tegas: selama pendudukan berlanjut, perlawanan akan terus ada. Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah negara Palestina yang berdaulat berdiri dengan kewenangan penuh dan tentara nasional yang mampu melindungi rakyat Palestina,” ujar Kilani.

Kilani menjelaskan bahwa inti dari proposal yang diajukan Washington adalah gencatan senjata di Jalur Gaza. Hamas, menurutnya, bersedia membahas poin-poin lain dari rencana tersebut selama tidak menyentuh prinsip dasar perjuangan Palestina.

“Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati. Karena itu, kesepakatan gencatan senjata juga mencakup klausul yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka,” tegas Kilani.

Terkait pengelolaan wilayah Gaza pasca gencatan senjata, Kilani menyatakan bahwa keputusan mengenai masa depan politik dan militer wilayah tersebut tidak bisa ditentukan sepihak oleh Hamas, melainkan oleh seluruh rakyat Palestina.

“Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai selama sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat Palestina, tanpa menyentuh prinsip lain — khususnya isu perlucutan senjata dan kendali atas Jalur Gaza, karena keputusan itu adalah milik seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas,” tambahnya.

Proposal damai yang diajukan oleh Donald Trump mencakup 20 poin utama, termasuk penghentian kekerasan, pengaturan ulang wilayah administratif Gaza, dan pembentukan pemerintahan transisi. Namun, salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar kelompok bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, menyerahkan seluruh persenjataan mereka sebagai syarat utama tercapainya perdamaian jangka panjang.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel maupun otoritas Palestina lainnya terkait tanggapan terhadap kesepakatan parsial ini.

 Sumber: Spuntik/RIA Novosti-OANA