Milisi Pro-Iran di Irak Tunda Rencana Serangan Balasan ke AS

Bendera Irak - (int)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kelompok payung milisi pro-Iran di Irak, Perlawanan Islam di Irak (Islamic Resistance in Iraq), menunda rencana serangan balasan terhadap pasukan Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi.

Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (7/8) setelah kelompok itu menerima seruan dari sejumlah pemimpin politik Syiah di Irak untuk menahan diri.

Sebelumnya, Perlawanan Islam di Irak menuntut pemerintah mengambil langkah diplomatik maupun keamanan sebagai respons atas serangan udara gabungan AS dan Arab Saudi pada 29 Juli.

Serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas Pasukan Mobilisasi Rakyat (Popular Mobilization Forces/PMF), koalisi yang sebagian besar terdiri atas milisi Syiah, dan menewaskan 20 orang.

Kelompok tersebut sebelumnya mengancam akan melakukan serangan balasan apabila pemerintah Irak tidak mengambil sikap resmi hingga batas waktu yang ditetapkan. Tenggat tersebut berakhir pada Jumat.

Penundaan serangan menjadi perkembangan penting di tengah meningkatnya ketegangan antara kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran di Irak dengan AS dan Arab Saudi.

Perlawanan Islam di Irak menaungi sejumlah milisi yang memiliki hubungan dekat dengan Iran dan selama ini menentang kehadiran militer AS di kawasan.

Ketegangan meningkat setelah Arab Saudi pada 27 Juli menyatakan telah mencegat sebuah drone yang diluncurkan dari wilayah Irak dan mengarah ke fasilitas minyaknya.

Riyadh kemudian merespons dengan serangan udara bersama AS terhadap sejumlah sasaran di Irak. Washington sendiri telah lama berupaya menekan aktivitas milisi pro-Iran yang beroperasi di negara tersebut.

Namun, pemerintah Irak membantah adanya bukti yang menunjukkan bahwa drone yang mengarah ke Arab Saudi diluncurkan dari wilayah Irak.

Penundaan serangan oleh kelompok milisi tersebut untuk sementara membuka ruang bagi jalur diplomatik di tengah situasi yang berpotensi memicu eskalasi baru antara kelompok bersenjata pro-Iran, pemerintah Irak, serta AS dan Arab Saudi.

Sumber: ANTARA/Xinhua