CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan kesediaannya untuk melucuti senjata jika solusi dua negara benar-benar diterapkan sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan dengan Israel. Informasi ini diungkap oleh sumber yang dikutip surat kabar pro-pemerintah Turki, Hurriyet, dalam laporan eksklusif pada Rabu (15/10).

Pernyataan ini muncul di tengah babak kedua perundingan yang sedang berlangsung di Prancis. Menurut sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, Hamas menyatakan kesiapan untuk menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada pemerintahan teknokratis. Namun, langkah tersebut bersyarat. 

“Penyerahan senjata hanya akan dilakukan jika implementasi solusi dua negara benar-benar dijamin,” ungkap sumber tersebut, seperti dikutip oleh Hurriyet.

Sikap Hamas ini menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan tegas sehari sebelumnya, Selasa (14/10).

"Jika Hamas tidak memenuhi janjinya untuk melucuti senjata, kami (AS) akan melucuti senjata mereka," tegas pernyataan itu.

Dalam perkembangan terpisah pada Senin (13/10), Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dokumen kesepakatan gencatan senjata terkait konflik Gaza. Kesepakatan ini menjadi bagian dari Rencana Perdamaian Gaza yang diumumkan Trump pada 29 September lalu, berisi 20 poin kunci untuk meredakan ketegangan.

Salah satu poin utama dalam rencana tersebut adalah seruan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam. Hamas pun telah menunjukkan itikad baik dengan membebaskan 20 sandera yang masih hidup sejak 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari perjanjian yang dicapai dengan Israel.

Sementara itu, Kantor Media Tahanan Palestina mengonfirmasi bahwa sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Israel telah membebaskan 1.718 tahanan asal Gaza serta 250 narapidana Palestina yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara jangka panjang.

Rencana perdamaian tersebut juga mencakup pembentukan pemerintahan transisi berbasis teknokrasi di Jalur Gaza. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa tidak ada peran bagi Hamas atau kelompok bersenjata Palestina lainnya di pemerintahan baru. Komite teknokratis tersebut akan berada di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA