CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Sebanyak 18 anggota DPRD Sulsel telah menandatangani pengajuan hak angket terkait kontroversi mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel.

Sekretaris Partai Nasdem Sulsel, Syaharuddin Alrif, yang termasuk menandatangani pengajuan hak angket itu menyatakan, 18 orang penandatangan berasal dari delapan fraksi.

"Itu sudah mewakili 80 persen frakai karena di DPRD Sulsel ada 10 fraksi. Jadi mayoritas setuju DPRD memggunakan hak angket," kata Syaharuddin kepada CELEBESMEDIA.ID di Makassar, Senin malam, 13 Mei 2019.

Penggunaan hak angket atau hak untuk bertanya tersebut muncul karena adanya penilaian tidak normal dalam kebijakan pemerintah menerbitkan Surat Keputusan mutasi 193 pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel. 

Akan tetapi, SK yang ditandatangani Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman tersebut kemudian dianulir. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa sesungguhnya yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengangkatan, mutasi pejabat.

"Kami mengaggap ada yang tidak normal, makanya kami ingin mempertanyakan supaya masyarakat menjadi jelas duduk perkaranya," ujar Syaharuddin. 

Legislatif, sebagaimana yang digariskan konstitusi, selain memiliki hak angket (hak untuk bertanya terhadap suatu masalah mendasar di pemerintahan) juga ada hak budget, yakni hak secara bersama pemerintah menyusun anggaran, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ada pula hak legislasi, yakni hak untuk menyusun peraturan dan perundang-undangan. Dalam tingkatan daerah adalah peraturan daerah.

"Sepanjang pengetahuan saya, ini pertama kali DPRD mau memggunakan hak angketnya. Ini juga pendidikan politik bagi masyarakat," ujar Syaharuddin.

Syaharuddin menjelaskan, DPRD sedang menyusun agenda rapat dengan Gubernur terkait pelaksanaan hak angket DPRD tersebut.

Mereka yang menandatangani daftar nama pimpinan dan anggota DPRD Sulsel untuk pengajuan hak angket yang beredar semalam :

1. HA Kadir Halid - Golkar

2. Fahruddin Rangga - Golkar

3. Selle KS Dalle - Demokrat

4. Rusdin Tabi - Gerindra

5. Asrul Makkaraus - PPP

6. Irwan Hamid - PKB

7. M Anas Hasan - Gerindra

8. Muslim Salam - Nasdem

9. Muh Amran A -  PPP

10. Syaharuddin Alrif - Nasdem

11. Alex Palinggi - Hanura

12. Mukhtar Badawing - PAN

13. Rusni Kasman - Golkar

14. Firmina Tallulembang - Gerindra

15. Marjono - Gerindra

16. Edward W Horas - Gerindra

17. Syahrir Langko - PPP

18. M Rajab - Nasdem