CELEBESMEDIA.ID, Makassar  – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui penguatan integrasi data dan kesiapan infrastruktur digital. 

Langkah ini bagian dari upaya menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Dinas Sosial Kota Makassar mencatat lebih dari 600.000 warga terdata sebagai penerima berbagai jenis bantuan sosial di tahun 2025.

Rincian untuk kategori utama meliputi PKH sebanyak 29.507 keluarga, BPNT/Sembako 40.566 keluarga, PBI JK APBN 289.237 jiwa, dan PBPU BP Pemda APBD 248.959 jiwa.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Bantuan bersyarat berdasarkan komponen kesehatan (ibu hamil/balita) dan pendidikan (anak sekolah).

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT / Sembako) adalah Bantuan reguler untuk pemenuhan kebutuhan pangan harian.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah subsidi iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN untuk masyarakat kurang mampu 

PBPU BP Pemda merupakan Program jaminan kesehatan daerah yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar (APBD).

Digitalisasi bansos ini merupakan langkah strategis untuk pembenahan sistem data, peningkatan koordinasi lintas sektor, hingga penguatan infrastruktur pendukung. 

"Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ucap Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, penerapan sistem digital dalam penyaluran bansos tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan meningkatkan akurasi pendataan penerima manfaat.

"Digitalisasi Bansos menjadi salah satu kunci menuju sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran," katanya..

Program piloting digitalisasi bansos juga diharapkan dapat mengatasi sejumlah kendala yang selama ini kerap muncul dalam proses penyaluran bantuan, seperti tumpang tindih data penerima, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang memerlukan waktu cukup panjang.

"Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat."