CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Tim Penggerak PKK Kota Makassar melanjutkan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.

Memasuki hari kedua, Rabu (19/8), kegiatan tersebut menjadi momentum bagi TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok sekaligus mengidentifikasi capaian dan kendala program di tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ketua PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan bahwa SMEP tidak semata-mata berkaitan dengan pemeriksaan administrasi. Menurutnya, evaluasi juga diperlukan untuk memastikan program PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi sosial di tengah masyarakat membuat gerakan PKK perlu terus beradaptasi. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 2026, kata dia, harus diarahkan pada persoalan yang memiliki dampak nyata terhadap keluarga dan lingkungan.

Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, mulai dari pencegahan stunting, penguatan ekonomi keluarga melalui UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, hingga persoalan lingkungan.

Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan sampah. Melinda mendorong kader PKK untuk membangun kebiasaan memilah sampah dari tingkat rumah tangga.

“PKK harus semakin responsif dan adaptif. Kita tidak bisa hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” katanya.

Menurut Melinda, keluarga merupakan titik awal yang penting dalam membangun perubahan perilaku masyarakat. Kader PKK memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan keluarga dan warga di lingkungan masing-masing.

Ia juga mendorong penguatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelasnya.

Melinda menilai penanganan persoalan sampah membutuhkan keterlibatan bersama. Tidak hanya kader PKK, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat juga perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” ujarnya.

Selain isu lingkungan, sinergi antara TP PKK dengan pemerintah wilayah turut menjadi perhatian. Dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan berbagai program dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Melinda menyebut kader PKK memiliki peran sebagai penggerak di tengah masyarakat. Namun, peran tersebut akan lebih optimal apabila didukung koordinasi yang kuat dengan pemerintah di setiap wilayah.

Rangkaian SMEP 2026 sebelumnya telah berlangsung di Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Kegiatan kemudian berlanjut ke Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea sebagai bagian dari monitoring TP PKK Kota Makassar terhadap pelaksanaan program di seluruh wilayah.

Hasil evaluasi selanjutnya diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Melinda berharap SMEP tidak berhenti sebagai agenda evaluasi tahunan. Ia ingin hasil monitoring dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.