CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat gelombang unjuk rasa yang melanda berbagai daerah di Indonesia menimbulkan kerugian yang ditaksir hampir mencapai Rp900 miliar. 

"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp900 miliar," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dikutip dari Antara  Selasa (2/9).

Perhitungan tersebut mencakup berbagai fasilitas umum yang rusak selama demonstrasi berlangsung, mulai dari gedung pemerintahan daerah, gerbang tol, halte, hingga bangunan bersejarah.

Dody mengungkapkan bahwa kerusakan terbesar tercatat di Jawa Timur dan Makassar.

"Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," tambahnya.

Di Jawa Timur, sejumlah fasilitas yang rusak termasuk Gedung Negara Grahadi yang berstatus cagar budaya serta Kantor DPRD Kota Kediri yang mengalami pembakaran massa. 

Situasi serupa terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Kantor DPRD Makassar dibakar massa sejak Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari. 

Khusus pembakaran gedung DPRD Makassar total estimasi kerugian negara mencapai  Rp253,4 miliar. Angka ini berdasarkan data BPBD Makassar. Saat pembakaran DPRD Makassar sebanyak 67 unit mobil dan 15 motor serta dokumen penting dan gedung tersebut hangus terbakar.

Sebagai bentuk respons cepat, Dody menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak, tanpa mengganggu pelaksanaan program-program strategis nasional.

"Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden, ini kondisi tanggap darurat bagi PU," tegasnya, merujuk pada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya aksi demonstrasi besar-besaran ini terjadi setelah meninggalnya Affan Kurniawan dalam aksi protes di Jakarta pada Kamis (28/8).

 Kejadian tersebut memicu kemarahan publik di berbagai daerah, yang kemudian berujung pada aksi anarkis dan pembakaran fasilitas umum.

Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani situasi secara adil dan proporsional.