Makassar Pilot Project Nasional Perlinsos

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kota Makassar menjadi salah satu daerah percontohan nasional program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Program tersebut diluncurkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Gerakan Peduli Tetangga diarahkan untuk memperluas pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengurus RT dan RW dilibatkan sebagai Agen Perlinsos yang berada paling dekat dengan masyarakat.

Pada peluncuran tersebut, Gus Ipul bersama Munafri memimpin deklarasi komitmen Ketua RT dan RW se-Kota Makassar sebagai Agen Perlinsos.

Menurut Gus Ipul, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi dan mengonsolidasikan data penerima bantuan sosial secara nasional. Implementasinya dilakukan bertahap setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi.

“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” katanya.

Kemensos mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos dengan mengintegrasikan sejumlah basis data pemerintah, di antaranya data Dukcapil, P3KE, DTKS, Kementerian Kesehatan, serta data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang penerima bantuan maupun mengusulkan diri sendiri atau warga lain yang dinilai membutuhkan perlindungan sosial.

“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” katanya.

Kemensos menargetkan sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah masuk dalam sistem baru tersebut hingga Desember 2026. Penyaluran bantuan sosial dengan basis data digital terintegrasi ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2027.

“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.

Gus Ipul juga mengapresiasi capaian Makassar yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pendaftaran Agen Perlinsos di Sulawesi Selatan.

Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan Makassar sebagai salah satu pilot project program Perlinsos nasional. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar dalam membenahi pendataan serta penyaluran bantuan sosial.

“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” katanya.

 Munafri menilai keterlibatan RT dan RW menjadi kunci karena mereka memiliki akses langsung terhadap kondisi warga di lingkungannya. Dengan peran tersebut, warga yang belum terdata atau kesulitan mengakses bantuan sosial diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi.

Pemkot Makassar mencatat capaian pembentukan Agen Perlinsos telah mencapai 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

 Pemerintah Kota Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos mencapai 50 persen hingga akhir 2026. Untuk mempercepat target tersebut, Pemkot tidak hanya melibatkan RT dan RW, tetapi juga membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat lainnya untuk berpartisipasi sebagai Agen Perlinsos.

Program ini diharapkan mampu memperkuat akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan sosial pemerintah diterima warga yang benar-benar membutuhkan.

Peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.