CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bidang pemerintahan, Selle KS Dalle geram terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Pasalnya Pemprov Sulsel seakan menutupi keberadaan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang tak berkantor selama sepekan terakhir.

Menurutnya, Pemprov Sulsel atau Gubernur Sulsel Andi Sudirman harus terbuka agar masyarakat tidak bertanya-tanya di mana dan bagaimana kondisinya. Apakah sakit atau ada hal lain sehingga mengharuskan Andi Sudirman tak berada di Kantor Gubernur.

"Kalau lagi sakit kan bagus apalagi bulan suci Ramadan masyarakat Sulsel bisa mendoakan serentak di masjid-masjid mendoakan gubernurnya untuk sembuh tapi kalau ditutup-tutupi informasinya pada akhirnya orang bertanya-tanya ada apa? Kan apa yang salah kalau memang dia (Gubernur) lagi sakit," ucap Selle kepada CELEBESMEDIA.ID, Jumat (15/4/2022)

Legislator Partai Demokrat ini juga menyatakan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan seorang pejabat publik apalagi setingkat kepala daerah provinsi.

Pertama, kata Selle soal keterbukaan informasi kepada warga. Misalnya karena sesuatu dan lain hal kemudian membuat pejabat publik tidak bisa berkantor seperti biasanya atau lagi di luar negeri harusnya disampaikan ke masyarakat. Kedua adalah soal etika pemerintahan. 

"Memang kalau kita mau bicara perkembangan teknologi sekarang di mana-mana masih bisa dikontrol pemerintahan tapi mengelola pemerintahan itu tidak boleh dengan metaverse tidak boleh dengan sistem seperti itu (teknologi) ada warga kadang butuh sentuhan fisik butuh interaksi fisik perlu komunikasi secara langsung," ucapnya.

Selle juga menyesalkan pernyataan Pemprov Sulsel yang mengatakan tanpa adanya Andi Sudirman di kantor gubernur, pemerintahan masih berjalan dengan baik.

"Memang betul tanpa gubernur sekali pun pemerintahan tetap berjalan dengan baik tapi lain cerita kalau memang gubernurnya sama sekali tidak ada tapi kalau ada kemudian serasa tidak ada itu yang menjadi lucu. Kan itu yang menjadi masalah kalau ada gubernur tapi serasa tidak ada dan itulah yang dirasakan masyarakat kurang lebih sepekan terakhir ini," tandasnya.

"Wajarlah masyarakat bertanya-tanya. Sebagai pejabat publik mestinya dia memberikan kepastian informasi dimana dan bagaimana kondisinya," sambungnya.

Bahkan, ia juga menyesalkan sikap pejabat teras Pemrov Sulsel yang lempar tanggung jawab saat awak media mempertanyakan keberadaan Gubernur Sulsel. Seharusnya mereka juga harus paham mengenai etika pemerintahan.

"Etika pemerintahan bukan soal pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan ini semua jalan dengan baik, kalau soal mengelola pemerintahan bukan hanya soal administrasi tapi ada banyak hal yang lebih substansial yang mesti diperhatikan dan itulah yang menjadi rohnya pemerintahan," pungkasnya.

Laporan : Darsil Yahya