CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Puluhan pelaku usaha angkutan logistik melakukan aksi mogok kerja di depan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Senin (23/9/2019) pagi.

Para pelaku usaha ini tergabung dalam Forum Lintas Asosiasi, diantaranya Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulsel.

Mereka melakukan aksi mogok kerja lantaran menolak pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (Solar) yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Badan Pengatur Migas No. 3865.E/Ka.BPH/2019.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Sulselbar, Syaifuddin Syahrudi, mengatakan aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk protes dari kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurutnya, kebijakan BPH Migas menerbitkan surat edaran penggunaan solar bersubsidi sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191/2014, yang diperbarui dengan nomor 43 tahun 2018.

Apalagi di dalam surat edaran tersebut juga disebutkan larangan pengisian solar bersubsidi ke angkutan barang terhadap truk 6 roda ke atas, khususnya truk trailer pengangkut komoditas ekspor-impor.

"Surat edaran BPH Migas jelas melarang angkutan barang jenis truk trailer untuk menggunakan solar bersubsidi sehingga kebijakan ini akan menjadi faktor penghambat kelancaran arus barang," keluh Syaifuddin.

Lanjutnya, kebijakan ini bisa menimbulkan permasalahan baru atau bahkan berdampak kepada perekonomian bangsa. Sehingga, Syaifuddin berpesan agar pemerintah dapat lebih bijak dalam menerbitkan aturan baru.

“Pembatasan maupun pelarangan bahan bakar jenis solar bukan merupakan solusi dalam mengatasi overquota atas penggunaan BBM bersubsidi di tanah air, termasuk pendistribusiannya yang kurang tepat sasaran,” terangnya.

Syaifuddin menurutkan jika aksi yang mereka lakukan tetap tidak ditanggapi, maka anggota lintas asosiasi akan melakukan aksi mogok tidak mengantar barang mulai hari ini hingga Rabu (25/9/2019) mendatang.