TANGGAL 14 November 2024. Beberapa hari menjelang pemilihan umum wali kota - wakil wali kota Makassar. Saya menulis di media ini dengan judul "Mengapa Pilih Mulia". 

Opini itu lahir dari proses menyimak narasi kampanye dan menilai program kerja yang "dijual" semua pasangan calon. Plus diskusi sana sini dengan beberapa pakar dan pengamat independen.

Tulisan itu agak provokatif. Tetapi memaparkan argumen logik. Intinya, pasangan Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika (MULIA) menurut penilaian obyketif rasional saya, paling layak diberi kesempatan memimpin Makassar. 

Bukan saja karena keunggulan figur pasangan calon dibanding kontestan lainnya. Program kerjanya memang membumi. Paling relevan dengan kebutuhan urgen warga Makassar.

Ternyata, warga Makassar rasional memilih. Appi-Aliyah terpilih. Saya pun deg-degan. Semoga tulisan saya itu kelak proven.

Awalnya terbesit rasa galau. Langkah semua pemimpin daerah terancam "tersendat". Dikejutkan kebijakan pemerintah pusat. Anggaran daerah (transfer keuangan daerah - TKD) dipangkas. Padahal TKD dominan dalam APBD.

Tetapi Appi menunjukkan kepemimpinan yang tegar (firm). Tidak goyah dengan kebijakan itu. 

Juga tidak menjadikan pengurangan anggaran itu sebagai alasan untuk berkelik. 

Ia percaya diri. Konsekuen dan konsisten pada komitmen janji kampanyenya. Beberapa program strategis dan prioritas terus digodok agar segera direalisasikan. Putar otak untuk menemukan jalan keluar.

Ketika Appi-Aliyah menjalankan program seragam gratis anak sekolah, pembebasan pembayaran iuran sampah bagi golongan bawah, penyambungan instalasi air bersih kepada warga yang selama ini tidak terjangkau layanan, perlindungan pekerja rentan, jelas arah pemerintah kota. Pertama-tama dan utama, menyasar dan menyentuh warga paling tertinggal di garis "paling terluar" likaran pembangunan.

Dengan program yang terang-benderang untuk memberdayakan golongan masyarakat bawah itu saja, seketika terasa nyata pemerintahan Appi-Aliyah telah hadir. Menyentuh rasa adil dan perasaan keadilan bagi warga yang selama ini seolah terpinggirkan. Walaupun kritik masyarakat juga tidak sedikit diungkapkan.

Ada 49.209 keluarga tidak lagi membayar iuran sampah. Lebih dari tiga ribu siswa mendapatkan seragam gratis. Tercatat hampir 300 ribu pekerja golongan bawah telah terlindungi jaminan sosial (ketenagakerjaan). 

Dua ribuan keluarga menikmati air bersih. Air mata mereka pun mengalir deras ketika kran air dari PDAM itu mengucurkan air. Mereka merasa dimanusiakan.

Program itu bukan sekadar bansos yang karikatif. Tetapi lebih bermakna pemberdayaan. Menyuntikkan daya beli kepada warga berpenghasilan rendah. Cara jitu mengurangi pengeluaran rumah tangga. 

Dengan demikian "penghematan" biaya itu dapat mereka tabung atau belanjakan untuk kebutuhan lain. Ekonomi kota mendapat darah segar. Menggeliat dari pinggir kota kaum bawah.

Warga pun menemukan kembali rasa adil yang selama ini terasa kian menjauh dari mereka. Itulah hakikat pembangunan yang inklusif dan partisipatif. 

Waktu berjalan dinamis. Setahun Munafri-Aliyah menjalankan pemerintahan dengan segala dinamikanya. Kinerja mereka terbukti tidaklah mengecewakan. 

Sebuah survei tingkat kepuasan yang digelar oleh Parameter Publik Indonesia, menemukan warga cukup puas atas kinerja wali kota - wakil wali kota. Program yang telah dijalankan tidak ada yang menyala kuning atau merah. Rapor Pak Wali, Bu Wawali dan Pemkot bersinar terang.

Appi-Aliyah merangkul warga kelas bawah masuk dalam gerak dinamika pembangunan kesejahteraan yang inklusif. Memberi bukti bahwa pemerintah hadir menggenggam mereka berjalan tegak di tengah riuhnya derap kota, yang selama ini mereka hanya bisa bayangkan.

Menaikkan pendapatan warga memang memerlukan waktu. Tidak bisa instan. Butuh strategi dan proses. Tetapi menekan pengeluaran warga, terutama golongan bawah, hanya dibutuhkan secarik surat keputusan dan kemauan politik. 

Seketika terasalah kehadiran pemerintah di tengah warga, secara inklusif, siapa pun mereka. Hanya pemimpin kreatif, inovatif, serta tulus yang bisa bermanuver dalam keterbatasan seperti itu.

Di sektor ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi hampir dua triliun rupiah. Melampaui capaian tahun 2024. Perekonomian 2025 tumbuh 5,39%, lebih tinggi dari kinerja nasional yang hanya 5,11%. Walaupun masih dibawah capaian Provinsi Sulsel sebesar 5,43%. 

Angka pengangguran turun. Angka kemiskinan juga tertekan. Inflasi terjaga, daya beli masyarakat lebih bertenaga.

Akhir-akhir ini, Pemkot bergerak menata ulang ruang publik. Drainase, kanal, trotoar, jalan, dikembalikan pada fungsinya. Milik bersama untuk kenyaman bagi semua.

Drainase, trotoar banyak telah disalahfungsikan. Pedagang kaki lima mengokupasi. Pelanggaran aturan itu berlangsung lama. Seakan menjadi sesuatu yang legal. Normalisasi, menganggap normal karena mereka membayar.

Ketika ditertibkan, ada saja yang teriak penggusuran. Bukan. Itu pelanggaran yang hendak ditata-tertibkan kembali. Ruang publik tidak digunakan untuk kepentingan privat. PKL diarahkan ke pasar dan tempat yang disediakan. Tanpa melanggar aturan dan hak-hak warga lainnya.

Kinerja Pemkot banyak ditopang komunikasi yang baik. Pemkot punya alat komunikasi canggih, modern, digitalisasi. Namanya Lontara+.

Sarana komunikasi antara warga dan pemkot. Seperti dashboard. Segala macam yang terjadi di seluruh penjuru kota dimonitor oleh pilot, walikota. Warga mengadu, melapor, menginfo, aparat merespon. Lambat respon, dicolek Pak Wali dan Bu Wawali.

Dalam setahun ada 11.174 aduan. Itu berarti rata-rata 31 aduan dalam sehari. Meresponnya secara cepat tentu tidak gampang. Tetapi sekitar 84% sudah diselesaikan. Luar biasa.

Tak mengherankan jika berbagai lembaga memberikan apresiasi, award, kepada Walikota dan Pemkot Makassar.

Strategi pembangunan Makassar ala Appi-Aliyah itu saya relevansikan dengan pemikiran dua ekonom. Yaitu seorang filsuf dan pelopor ekonomi modern John Adam Smith (1723-1790), dan ekonom fenomenal era modern Indonesia, Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 dengan dua presiden berbeda.

Adam Smith menggariskan tiga tugas pokok pemerintah (negara). Menjaga keamanan rakyat dan pertahanan negara. Menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Membangun infrakstruktur yang belum tentu mendatangkan kentungan finansial bagi pemerintah.

Jusuf Kalla pernah mengatakan, "sebagai pemerintah, kalau kita belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, maka kurangi pengeluarannya. Setidaknya jangan menambah beban hidupnya."

Appi-Aliyah telah menerapkan prinsip mulia itu. Dengan cara dan strateginya sendiri. Tentu saja dengan dukungan aparat yang terpilih pada jabatannya berdasarkan hasil uji kompetensi. Bukan penunjukan sesuka hati tanpa dasar referensi yang jauh dari prinsip fit and proper, sebagaimana biasanya dilakukan pemimpin lain.

Tetapi ini baru tahun pertama. Revitalisasi birokrasi yang dikenal dengan istilah "kocok ulang jabatan" diharapkan menjadi sumbu penggerak utama pembangunan. Didukung aparat birokrasi yang andal sampai level komunitas, RT dan RW yang berdedikasi. Seperti roda gila mesin birokrasi yang bergerak selaras dan seirama dalam kecepatan optimal.

Sebagai warga, kita berharap tahun kedua dan seterusnya, kinerja pembangunan kesejahteraan warga Makassar terus melaju kencang. Terukur pada rel tata kelola yang baik dan bersih.  

Mengantar dan mengangkat masyakat naik pada level kesejahteraan sesuai yang diharapkan, maka politik pemerintahan yang diraih dalam kontestasi pun menemukan relevansi dan maknanya yang hakiki. Kekuasaan hanya untuk kesejahteraan rakyat semata. Bukan yang lain. Salama' ki...