Puluhan Mahasiswa di Makassar Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Makassar - (foto by Darsil Yahya)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (29/8/2022). 

Demonstran mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Badko HMI Sulselbar, Cabang Makassar, dan HMI Korkom Unibos juga meminta pihak berwajib mengusut mafia minyak dan gas.

"Hari ini PB HMI memberikan mandat kepada seluruh kader HMI se-Indonesia bahkan di luar Indonesia untuk turun melakukan aksi demonstrasi menuntut usaha pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan juga bagaimana kita mempermasalahkan banyaknya mafia-mafia minyak dan gas," ucap Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo dalam orasinya. 

Arsy sapaan akrabnya juga meminta agar salah satu dari 85 anggota DPRD Sulsel untuk menemui dan mendengarkan aspirasi mereka terkait isu kenaikan BBM. 

"Kami berada di tempat ini mengharapkan niat dan etikad baik dari pemerintah Sulsel menuntut untuk keluar menerima kami, karena kami datang tidak datang secara brutal tapi kenapa kami ditutupkan pintu," sesalnya. 

Kabid PTKP Badko Sulselbar, Muh Waliyuddin mengatakan kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas USD 100 per barel berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka subsidi yang besar tersebut bahkan bisa mencapai Rp698 triliun jika kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk Solar akhirnya jebol. Pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi kepada tiga jenis BBM, yaitu Pertalite, Solar Subsidi dan Pertamax. 

"Kenaikan BBM bersubsidi memiliki multiplier effect seperti imflasi tinggi, turunnnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Sementara pada sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran serta orang mampu (kaya) lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang yang tidak mampu (miskin)," bebernya. 

Setelah hampir 30 menit berorasi, akhirnya Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN, Irwandi Natsir keluar menemui peserta aksi. 

Diatas mobil komando HMI, Irwandi Natsir mengaku jika ia juga ecara tegas menolak kenaikan BBM. 

"Sikap saya terhadap kenaikan BBM maka ditempat ini saya ucapkan Bismillaahirrohmaanirrohiim saya Irwandi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan menolak kenaikan BBM," ujarnya dihadapkan peserta aksi. 

Legislator Partai PAN ini mengatakan jika anggota DPRD Sulsel juga menyadari  bahwa kenaikan BBM berdampak luas pada kehidupan  masyarakat. 

Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan agar senantiasa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dan harapan teman-teman HMI. 

"Karena kita sadari betul kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat kita, kalau bisa jangan dulu dinaikkan kalau saat-saat seperti sekarang mengingat kita baru lepas dari pandemi Covid-19, kita baru sementara berjuang dalam rangka lepas dari kondisi ini oleh karena itu sekali lagi kita berharap agar pemerintah tidak menaikan harga BBM," tandasnya. 

Pemerintah, disebut-sebut akan menaikkan harga BBM bersubdi ini ke angka Rp 10.000 per liter dari harga sebelumnya yakni satu liter Pertalite dibandrol dengan harga Rp 7.650.

Menurut, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ,Indikasi melonjaknya harga Pertalite,  disebabkan beban subsidi energi yang menyentuh angka Rp502 triliun.

Laporan : Darsil Yahya