CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar resmi memulai uji coba sistem parkir digital di 16 titik strategis. Program ini menjadi langkah awal dalam mereformasi tata kelola perparkiran menuju layanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini membelit sistem perparkiran konvensional di kota tersebut.

“Selama ini parkir dikelola secara manual, dengan pembayaran tunai. Akibatnya, pengawasan sulit dilakukan, dan sering kali masyarakat merasa dirugikan,” ujar Munafri dalam sambutannya saat peluncuran sistem baru ini, Senin (1/9).

Sebanyak 27 juru parkir resmi (jukir) ditugaskan dalam masa uji coba yang berlangsung di dua titik utama, yakni Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman. Mereka dibekali sistem digital untuk mencatat transaksi secara otomatis.

Munafri menjelaskan, dengan sistem parkir digital, seluruh transaksi akan tercatat secara real time, sehingga lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Selain memberi kepastian kepada pengguna jalan, sistem ini juga memastikan distribusi pendapatan yang adil antara pemerintah dan para jukir.

“Melalui digitalisasi, tidak ada lagi ruang untuk praktik pungutan liar. Pendapatan jukir akan lebih pasti, dan pemerintah bisa mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” lanjutnya.

Tak hanya mempermudah kontrol, digitalisasi juga diharapkan dapat mengakhiri praktik jukir nakal yang sering membuat masyarakat resah.

“Banyak warga mengeluh, baru parkir sebentar saja sudah diminta bayar. Bahkan ada jukir yang tiba-tiba muncul entah dari mana—tidak ada saat masuk, baru terlihat saat keluar. Ini harus kita ubah,” tegas Munafri.

Uji coba digitalisasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, perbankan mitra, serta sejumlah kepala SKPD. Dalam acara tersebut, Wali Kota juga menyampaikan rencana jangka panjang untuk membangun gedung parkir (building parking) di beberapa titik strategis.

“Lahan kita terbatas, dan jalanan semakin padat. Solusinya adalah membangun gedung parkir. Saya minta PD Parkir segera mencari mitra strategis untuk merealisasikan ini,” kata Munafri.

Dirinya optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor, setidaknya 50 persen titik parkir di Kota Makassar sudah berbasis digital pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari penguatan sistem, PD Parkir Makassar membentuk Satuan Tugas Parkir yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Satgas ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan sistem digital, menindak pelanggaran, serta menjaga transparansi di lapangan.

Digitalisasi parkir ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kota yang lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi.