CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan bahwa tekanan terhadap perekonomian Indonesia tidak lepas dari situasi global yang penuh ketidakpastian.

Perang di berbagai kawasan, ancaman bencana alam, korupsi, dan kebijakan belanja negara disebutnya sebagai faktor yang perlu diantisipasi secara serius.

Hal itu disampaikan JK dalam kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience atau "Kepemimpinan di Tengah Ketidakpastian: Pelajaran dari Pengalaman" di Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis (22/10/2026) siang waktu setempat.

Kuliah itu dihadiri mahasiswa Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, serta sejumlah perguruan tinggi lain di kawasan New England.

"Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut," ujar JK.

Menurut JK, dinamika geopolitik tidak hanya menentukan arah hubungan antarnegara, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, pemimpin perlu mampu membaca situasi, mengambil keputusan, dan mengantisipasi krisis yang dampaknya melampaui batas negara.

JK menekankan bahwa kekuatan finansial dan peralatan modern tidak selalu cukup menghadapi tantangan.

"Uang saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan semangat, keberanian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Teknologi harus dikuasai dan kemampuan manusia harus terus dikembangkan," katanya.

Ia mencontohkan Iran yang tetap mampu mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. Menurut JK, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi turut menopang daya tahan suatu negara.

JK juga menyinggung tantangan keamanan di Timur Tengah, termasuk yang dihadapi Arab Saudi terhadap kelompok bersenjata Houthi, sebagai bukti bahwa kekuatan material perlu ditopang kemampuan, strategi, dan semangat.

JK kemudian menguraikan empat faktor yang menurutnya memengaruhi kondisi sosial-ekonomi Indonesia.

Pertama, situasi global dan dampak perang. Konflik di berbagai kawasan dapat mengganggu pasokan minyak dan komoditas lain, yang berpotensi mendorong kenaikan harga, menekan daya beli, dan menambah beban perekonomian nasional.

"Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung," ujarnya.

Kedua, bencana alam dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan fenomena El Niño dapat mengganggu produktivitas, ketersediaan air, dan produksi pangan.

JK mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi kekurangan beras melalui perencanaan matang dan tidak meremehkan risikonya.

Ketiga, korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik. JK menyoroti besarnya biaya kontestasi politik, khususnya pemilihan kepala daerah, yang mencakup pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, dan kebutuhan operasional lain. Menurut dia, biaya tinggi itu dapat menekan pejabat terpilih untuk mengembalikan modal.

"Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi," kata JK.

Keempat, kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran. JK menekankan pentingnya perencanaan sistematis yang mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak dan kemampuan keuangan negara.

Pengeluaran tidak terukur dan ketergantungan berlebihan pada utang, katanya, berisiko membebani keuangan negara pada masa mendatang.

"Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang," tegasnya.

Kuliah di Harvard merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.

Di sana, JK membahas otonomi daerah dan dinamika politik Indonesia, pengalaman penyelesaian konflik di sejumlah kawasan, hingga tantangan transisi energi hijau. Pada 20 Oktober 2026, ia menerima penghargaan khusus dari NIU saat pelepasan tugasnya sebagai dosen tamu.

Dari NIU, JK melanjutkan agenda ke Harvard, lalu dijadwalkan tampil pada Jumat (23/10) di MacMillan Center, Yale University, New Haven, Connecticut. Topik yang dibawakan adalah Conflict Resolution and Peacebuilding, Humanitarian and Disaster Response in Pluralistic Indonesia.

Melalui kuliah di tiga universitas tersebut, JK membagikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi persoalan politik, ekonomi, konflik, dan pembangunan kepada komunitas akademik internasional.

Pesan utamanya, di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kepemimpinan membutuhkan kemampuan membaca perubahan global sekaligus keberanian membenahi persoalan di dalam negeri.