CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat pada 2026. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Capaian tersebut naik dari SNLIK 2025 yang mencatat literasi keuangan 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen. Angka 2026 sekaligus telah melampaui target RPJMN 2025-2029 untuk 2029, yakni literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen.

Hasil survei diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (10/8).

SNLIK 2026 untuk pertama kalinya melibatkan OJK, LPS, dan BPS. Survei ini mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 75.000 responden berusia 15-79 tahun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan survei 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota.

Meski indikator nasional membaik, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan masih terlihat berdasarkan wilayah.

Masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen. Sementara itu, masyarakat perdesaan mencatat literasi 64,42 persen dan inklusi 90,39 persen.

Kesenjangan juga terlihat berdasarkan pendidikan. Indeks literasi masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi mencapai 93,46 persen, jauh di atas kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD yang hanya 45,23 persen.

Untuk inklusi keuangan, kelompok perguruan tinggi mencapai 99,49 persen, sedangkan kelompok berpendidikan rendah berada di 85,80 persen.

Kelompok usia 26-35 tahun mencatat tingkat literasi tertinggi sebesar 78,70 persen dan inklusi 96,27 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun memiliki literasi 56,04 persen.

Secara provinsi, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.

Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.

Dari sisi sektor, perbankan dan penyelenggara program jaminan sosial mencatat indeks literasi dan inklusi tertinggi. Literasi perbankan mencapai 66,46 persen dengan inklusi 70,64 persen.

Di balik kenaikan indeks nasional, SNLIK 2026 menemukan persoalan penting terkait pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan.

Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.

Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan bahkan baru mencapai 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-penyelenggara program jaminan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan LPS bukan sekadar meningkatkan awareness, tetapi menghubungkan tiga pemahaman: mengetahui adanya penjaminan, mengenal LPS sebagai lembaga penjamin, serta memahami mekanisme penjaminan.

Segmentasi responden memperlihatkan 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan tetapi belum mengenal LPS, sementara 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan.

Yang paling menjadi perhatian adalah 30 persen masyarakat yang belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.

Temuan SNLIK 2026 mendorong perubahan strategi edukasi keuangan. LPS menilai program literasi perlu bergeser dari pendekatan massal menjadi lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur.

Kelompok prioritas meliputi masyarakat berpendidikan SMA ke bawah, kelompok berpendapatan rendah, masyarakat perdesaan, petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang belum bekerja.

Pesan edukasi juga perlu dibuat sederhana dan konsisten. Komunikasi mengenai keamanan simpanan harus secara jelas menghubungkan pesan “simpanan dijamin” dengan “LPS yang menjamin”.

Program edukasi juga diarahkan ke titik aktivitas masyarakat, seperti bank, BPR, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah, aplikasi perbankan, ATM, dan kanal digital.

Sementara itu, edukasi Program Penjaminan Polis perlu disiapkan sejak dini mengingat tingkat awareness masyarakat masih 12,47 persen.

Dengan capaian literasi 69,57 persen dan inklusi 93,61 persen, Indonesia telah melewati target RPJMN 2029 lebih awal. Namun, pekerjaan berikutnya bukan sekadar memperbesar angka, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memahami produk keuangan, mengetahui perlindungan yang tersedia, dan percaya terhadap sistem keuangan nasional