CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi risiko lonjakan harga komoditas. Upaya ini dibahas dalam High-Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang digelar Rabu (3/12) di Baruga Phinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menghadirkan jajaran kepala daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan terkait. Fokus utama HLM ialah menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan distribusi pangan tetap lancar menghadapi masa liburan, ketika pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi terbaru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel mencatat deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025, sementara inflasi tahun berjalan tercatat 2,34% (ytd).

Meski kondisi inflasi terkendali, Rizki mengingatkan bahwa beberapa komoditas secara historis menunjukkan kecenderungan naik saat Nataru. 

Menurutnya pada periode Natal dan Tahun Baru, beberapa komoditas perlu mendapat perhatian karena harganya cenderung meningkat yaitu cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras.

Menanggapi potensi tekanan inflasi tersebut, Wagub Fatmawati meminta seluruh kepala daerah mempercepat langkah mitigasi. Ia menyampaikan lima fokus strategi, termasuk:

• Melanjutkan urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman hortikultura.
• Mengoptimalkan cold storage serta pembangunan pabrik es mini dan pemanfaatan teknologi Ozone untuk memperpanjang umur simpan komoditas.
• Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) terutama untuk komoditas penyumbang inflasi dan meningkatkan penyerapan beras SPHP bekerja sama dengan Bulog.
• Memperkuat kelancaran distribusi, perbaikan konektivitas, serta kewaspadaan terhadap risiko banjir.
• Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya distribusi dan memperkuat komunikasi publik terkait belanja bijak dan diversifikasi pangan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menahan ekspektasi harga agar tetap stabil di tengah tingginya permintaan akhir tahun.

Selain isu inflasi, HLM juga menyoroti percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sulsel kembali mencetak prestasi sebagai Champion TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut. Tahun ini, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang turut meraih penghargaan.

Namun, sejumlah kendala masih ditemui seperti jaringan internet terbatas di wilayah kepulauan, transaksi retribusi yang belum sepenuhnya non-tunai, serta rendahnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh OPD.

Fatmawati meminta TP2DD mempercepat konsolidasi digitalisasi melalui penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, optimalisasi model bisnis pembayaran pajak dan retribusi digital, hingga dorongan penggunaan mobile banking dan QRIS di lingkungan ASN. Ia menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dan sinyal di daerah yang masih tertinggal.

Kolaborasi antara TPID dan TP2DD diharapkan menjadi dua motor yang saling melengkapi: menjaga stabilitas harga dan memperkuat efisiensi fiskal melalui digitalisasi. Pemerintah menilai kedua aspek ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.