CELEBESMEDIA.ID, Makassar -  Antrean kendaraan diesel di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, mulai menjadi perhatian serius pelaku usaha transportasi. Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan sopir truk, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi barang dan aktivitas ekonomi daerah.

Antrean panjang truk terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya SPBU 74.901.04 di Jalan Tantara Pelajar dan SPBU 74.901.09 di Jalan Andalas. Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah SPBU sepanjang jalur poros Maros-Pangkep.

Bagi perusahaan angkutan, waktu yang dihabiskan untuk mengantre solar berarti berkurangnya waktu operasional kendaraan. Truk yang seharusnya dapat menjalankan beberapa ritase dalam sehari harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Ketua Karateker Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulawesi Selatan, Salahuddin Kasim, menilai persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari kelancaran rantai pasok, bukan semata masalah antrean kendaraan.

“Ini bukan lagi sekadar soal sopir truk mengantri solar. Kalau kendaraan angkutan berhenti terlalu lama, barang ikut berhenti. Kalau distribusi barang terganggu, dampaknya bisa masuk ke banyak sektor dan pada akhirnya masyarakat juga yang menanggung,” ujar Salahuddin, Senin (7/9).

Menurut Salahuddin, Makassar memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Indonesia Timur. Pergerakan barang dari pelabuhan, kawasan industri, gudang distributor hingga berbagai daerah di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada transportasi darat.

Aptrindo Sulsel menilai dampak antrean solar paling cepat dirasakan sektor transportasi dan logistik. Waktu tunggu yang panjang membuat kendaraan, sopir, dan aset perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Keterlambatan pengisian BBM juga dapat berujung pada keterlambatan pengiriman barang. Dalam kondisi berkelanjutan, biaya operasional perusahaan angkutan berpotensi meningkat.

“Dalam bisnis angkutan, waktu adalah biaya. Kendaraan yang seharusnya jalan tetapi harus berhenti berjam-jam di SPBU tentu menimbulkan kerugian. Ini belum menghitung biaya sopir, maintenance, penyusutan kendaraan dan kehilangan kesempatan mendapatkan ritase berikutnya,” kata Salahuddin.

Kenaikan biaya operasional tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tarif jasa angkutan. Jika biaya logistik meningkat, tekanan terhadap harga barang juga berpotensi muncul.

Selain transportasi, distribusi pangan dan kebutuhan pokok menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian. Barang yang masuk melalui pelabuhan dan pusat distribusi Makassar membutuhkan kendaraan untuk dikirim ke pasar dan berbagai daerah di Sulsel.

Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang harus diangkut dari sentra produksi menuju pusat perdagangan maupun industri pengolahan.

 Jika kendaraan mengalami hambatan operasional, rantai pasok menjadi lebih panjang dan tidak efisien. Kondisi itu dapat meningkatkan biaya distribusi dan berpotensi memengaruhi harga di tingkat konsumen.

 “Jangan sampai persoalan BBM baru dianggap serius setelah harga barang naik atau pasokan di pasar terganggu. Pencegahan jauh lebih murah daripada mengatasi dampaknya setelah terjadi,” tegas Salahuddin.

Sebagai salah satu simpul utama distribusi barang di kawasan Indonesia Timur, Makassar memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelancaran transportasi darat.

 Pergerakan kontainer dan barang dari pelabuhan menuju gudang, kawasan industri, serta pusat distribusi membutuhkan dukungan kendaraan angkutan yang dapat beroperasi secara normal.

Kesulitan memperoleh solar dapat menimbulkan efek domino, mulai dari SPBU, truk, gudang, industri, pasar hingga konsumen.

Karena itu, Aptrindo Sulsel meminta pemerintah melihat persoalan ketersediaan solar secara lebih menyeluruh.

Aptrindo memahami bahwa dari sisi penyedia BBM, ketersediaan stok secara keseluruhan dapat dinyatakan mencukupi. Namun, organisasi pengusaha angkutan tersebut menilai jumlah stok bukan satu-satunya indikator keberhasilan distribusi.

Menurut Salahuddin, persoalan di lapangan juga berkaitan dengan kemudahan akses kendaraan terhadap solar pada waktu dan lokasi yang dibutuhkan.

“Yang kami persoalkan bukan hanya berapa banyak stok yang tersedia. Pertanyaan kami adalah: apakah BBM tersebut bisa diakses oleh kendaraan angkutan pada saat dibutuhkan tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre?”

 Ia menilai distribusi BBM perlu diukur berdasarkan ketersediaan sekaligus aksesibilitas bagi masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mencegah gangguan distribusi yang lebih luas, Aptrindo Sulsel mendorong pemerintah bersama Pertamina melakukan pemetaan terhadap SPBU yang menjadi titik konsentrasi kendaraan angkutan.

Pasokan pada titik tersebut dinilai perlu diatur secara lebih terukur. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan yang transparan agar pelaku usaha dapat mengetahui kondisi pasokan dan menyesuaikan operasional kendaraan.

Aptrindo juga mendorong pelayanan yang lebih efektif bagi kendaraan logistik, khususnya angkutan yang membawa kebutuhan pokok dan barang strategis.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi juga perlu diperketat. Jika ditemukan pembelian yang tidak sesuai peruntukan, penimbunan, atau praktik lain yang mengganggu distribusi subsidi, tindakan tegas harus dilakukan.

Menurut Salahuddin, pemerintah juga perlu melibatkan asosiasi pengusaha angkutan dalam evaluasi kebijakan BBM. Pelaku transportasi memiliki informasi lapangan karena berhadapan langsung dengan persoalan distribusi setiap hari.

Aptrindo Sulsel menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, pengawasan tetap harus berjalan seiring dengan kebutuhan kelancaran distribusi barang.

“Kami mendukung subsidi tepat sasaran dan pengawasan diperketat. Tetapi jangan sampai dalam proses penertiban justru aktivitas logistik terganggu. Pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara pengawasan subsidi dan kebutuhan dunia usaha,” ujar Salahuddin.

 Ia berharap pemerintah tidak menunggu hingga terjadi kelangkaan barang, kenaikan harga, atau gangguan aktivitas industri sebelum mengambil langkah.

Aptrindo Sulsel menyatakan siap duduk bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, kepolisian, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang dapat diterapkan di lapangan.

 Menurut Salahuddin, persoalan solar bukan sekadar masalah energi, tetapi berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi daerah.

 “Jangan tunggu ekonomi terganggu baru kita bergerak. Lebih baik kita selesaikan persoalan ini sekarang,” katanya.

 Ia menegaskan kelancaran operasional kendaraan angkutan merupakan bagian penting dari keberlangsungan ekonomi Sulawesi Selatan.

 “Solar adalah salah satu penggerak roda logistik. Kalau truk berhenti, distribusi berhenti. Kalau distribusi berhenti, ekonomi ikut melambat. Karena itu, memastikan kendaraan angkutan bisa beroperasi bukan hanya kepentingan pengusaha transportasi, tetapi kepentingan ekonomi Sulawesi Selatan secara keseluruhan,” tutup Salahuddin.