CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Harga sejumlah kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) naik pada Agustus 2026. Kenaikan itu membuat Sulsel mengalami inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) sebesar 0,14 persen.

Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan nasional yang mencapai 0,21 persen pada periode yang sama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel,Selasa (1/9), beberapa komoditas memberi andil cukup besar terhadap inflasi bulanan. Diantaranya daging ayam ras, telur ayam ras, sewa rumah, dan jagung manis. Masing-masing memberikan andil sebesar 0,03 persen.

Komoditas lain yang ikut mendorong inflasi adalah pelumas atau oli mesin dan cabai rawit. Keduanya memberikan andil masing-masing 0,02 persen.

Ikan teri juga memberikan andil sebesar 0,02 persen. Sementara telepon seluler, ayam goreng, dan beras masing-masing menyumbang 0,01 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pada Agustus tidak hanya berasal dari kebutuhan pangan. Biaya tempat tinggal, kebutuhan kendaraan, komunikasi, hingga makanan yang dikonsumsi masyarakat di luar rumah juga ikut memengaruhi inflasi.

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil terbesar, yakni 0,04 persen terhadap inflasi Sulsel secara bulanan. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga memberikan andil 0,04 persen.

Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang 0,02 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil 0,01 persen.

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga menyumbang 0,01 persen. Begitu pula kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Di sisi lain, kelompok transportasi justru memberikan andil negatif sebesar 0,01 persen. Artinya, perkembangan harga dalam kelompok tersebut sedikit menahan laju inflasi Sulsel pada Agustus.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok kesehatan tidak memberikan andil terhadap inflasi bulanan pada Agustus 2026.

Meski inflasi bulanan Sulsel lebih rendah dari nasional, kenaikan harga dibandingkan tahun sebelumnya masih cukup terasa.

Pada Agustus 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) Sulsel mencapai 2,86 persen. Angka ini berarti harga barang dan jasa secara umum lebih mahal 2,86 persen dibandingkan Agustus 2025.

Inflasi nasional pada periode yang sama tercatat 3,19 persen. Angka ini menunjukkan inflasi tahunan Sulsel masih berada 0,33 poin persentase di bawah angka nasional.

Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulsel naik dari 108,91 pada Agustus 2025 menjadi 112,02 pada Agustus 2026. Kelompok yang mencatat kenaikan harga tahunan antara lain makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,55 persen. Transportasi naik 2,86 persen, pendidikan 2,42 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,90 persen. Kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencapai 9,75 persen.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 2,11 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya naik 2,22 persen, sedangkan informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 1,94 persen.

Secara kumulatif, inflasi Sulsel sejak awal 2026 hingga Agustus atau year-to-date (y-to-d) mencapai 2,51 persen. Angka ini menggambarkan akumulasi perubahan harga yang terjadi sejak awal tahun hingga Agustus.

Inflasi tidak berarti semua harga barang naik dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan gambaran perubahan harga secara umum. Namun, kenaikan pada komoditas tertentu bisa lebih cepat dirasakan masyarakat, terutama jika barang tersebut rutin dibeli rumah tangga.

Daging ayam, telur, cabai, beras, dan makanan siap saji, misalnya, berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Ketika harga komoditas tersebut naik, pengeluaran rumah tangga dapat ikut bertambah.

Karena itu, meski inflasi Sulsel masih lebih rendah dari nasional, masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan harga komoditas yang paling sering dibeli.

Data tersebut juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Langkah itu penting agar kenaikan harga pada komoditas tertentu tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar.