CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pagi belum terlalu tinggi ketika Annie, ibu rumah tangga warga Sudiang, Makassar, mulai menghitung ulang isi dompetnya.

Daftar belanjanya tidak banyak berubah: beras, telur, cabai, bawang, dan ikan. Yang berubah adalah jumlah uang yang harus disiapkan.

“Sekarang kalau ke pasar harus bawa uang lebih banyak. Harus benar-benar selektif juga mau belanja apa, karena bawa uang Rp100.000, baru beberapa item bumbu dapur saja terpenuhi,” ujarnya saat ditemui di Pasar Daya, Senin (31/8).

“Beras pun dulu biasa beli ukuran 25 kg cukup untuk dua bulan. Harganya masih Rp350 ribu. Sekarang sudah Rp437 ribu,” sambung Annie.

Artinya beras yang dulia ia beli sekitar Rp14.000 per kg, kini harganya mencapai Rp17.500. Karena anggaran bulanan tetap, Annie menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pembelian.

“Sekarang beli beras ukuran 10 kg harganya sudah Rp175.000,” ucapnya.

Cerita Annie menjadi gambaran kecil dari pertanyaan lebih besar dalam perekonomian Sulsel: ketika inflasi terkendali, apakah daya beli masyarakat otomatis ikut terjaga?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sulawesi Selatan pada Juli 2026 sebesar 2,75 persen secara tahunan. Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen, atau 1,5-3,5 persen.

Namun, inflasi merupakan gambaran pergerakan harga secara agregat. Bagi masyarakat, ukurannya jauh lebih sederhana: berapa banyak barang yang bisa dibawa pulang dengan uang yang sama.

Pergerakan harga di pasar pun tidak seragam. Harga cabai rawit naik dari Rp51.000 menjadi Rp71.000 per kilogram hanya dalam sepekan. Sebaliknya, harga telur turun dari Rp30.000 menjadi Rp25.000 per kg. Beras relatif stabil, dengan kualitas medium sekitar Rp13.000-Rp15.000 dan premium Rp16.000-Rp17.000 per kg.

Perbedaan ini membuat pengalaman setiap rumah tangga terhadap inflasi berbeda. Bagi keluarga yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan, kenaikan komoditas tertentu dapat terasa lebih berat meski inflasi secara keseluruhan terkendali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, dalam Media Engagement Jurnalis Sulsel, Kamis (27/8) di Bali, menjelaskan inflasi tidak dapat dilihat hanya dari satu atau dua komoditas. Pergerakan harga dipengaruhi pasokan, permintaan, distribusi, produksi, hingga kondisi eksternal. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama.

Di Sulsel, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan berbagai pemangku kepentingan melakukan pemantauan pasokan serta harga untuk mendeteksi tekanan sejak awal.

“Ikan cakalang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Sulsel secara tahunan periode Juli 2026,” jelas Rizki.

Salah satu rekomendasi pengendalian inflasi, lanjutnya, adalah memperkuat koordinasi TPID dengan stakeholders.

"Tapi tentu juga harus disertai inspeksi harga dan stok komoditas pangan strategis serta penguatan peran Satgas Saber Pangan di daerah," lanjut Rizki.

Namun, menjaga harga pangan tetap rendah juga memiliki tantangan. Konsumen membutuhkan harga terjangkau, sementara harga yang terlalu rendah dapat menggerus keuntungan petani.

Persoalan ini terlihat dari perjalanan beras sejak hulu. Harga gabah kering di tingkat petani saat ini sekitar Rp7.000 per kg, lebih tinggi dari harga terendah pemerintah Rp6.500 karena belum memasuki musim panen. Saat puncak panen Oktober-Desember, harga gabah biasanya kembali jatuh.

Zul Palinrang, petani padi di Gowa, mengatakan kenaikan harga di pasar tidak selalu berarti pendapatannya meningkat.

“Untuk harga Rp7.000 itu petani belum untung banyak, tapi sudah untung. Tetapi kalau sudah musim panen jatuh harga. Pernah malah dapat harga Rp5.000 per kilogram. Tentu tidak ada untung yang didapatkan,” jelasnya.

Biaya produksi juga menjadi beban. “Biaya yang mahal itu bukan pupuk, tapi pestisida bisa sampai Rp800 ribu-Rp1 juta per 30 are sawah. Kalau pupuk cuma butuh 1 sak luas yang sama. Harganya sekarang Rp95 ribu, dulu Rp115 ribu per sak,” lanjut Zul.

Setelah melalui pengepul, transportasi dan distribusi, harga beras di tingkat pedagang mencapai Rp12.000-Rp13.400 per kg, sebelum konsumen membayar sekitar Rp15.000. Selisih tersebut tidak seluruhnya menjadi keuntungan karena terdapat biaya angkut, penyimpanan, penyusutan, tenaga kerja, dan risiko barang tidak terjual.

Kondisi ini menunjukkan inflasi bukan sekadar persoalan membuat harga murah. Ada keseimbangan yang harus dijaga: konsumen membutuhkan harga terjangkau, sementara produsen membutuhkan harga layak agar produksi pangan berkelanjutan.

Bagi Sulsel, ketahanan pangan menjadi fondasi penting stabilitas ekonomi. Karena itu, sinergi BI dan pemerintah tidak berhenti pada meredam kenaikan harga, tetapi juga menjaga pasokan, distribusi, produksi, dan koordinasi antardaerah.

Bagi Annie, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi itu sederhana: apakah uang belanja yang sama masih mampu membawa pulang kebutuhan yang sama. 

Sedangkan bagi petani, apakah hasil panen cukup untuk kembali berproduksi.

Di antara keduanya, ada pekerjaan besar BI dan pemerintah: memastikan harga pangan terjangkau, pasokan tersedia, dan produsen tetap memiliki alasan untuk menanam.

Di situlah inflasi terkendali menemukan maknanya: bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan daya beli yang terjaga dan ketahanan pangan yang benar-benar terasa hingga ke meja makan.