CELEBESMEDIA.ID, Makassar  — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menjelaskan insiden terputusnya mikrofon Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), Senin (waktu setempat), bukan disebabkan oleh gangguan teknis, melainkan karena alasan prosedural.

Insiden itu terjadi ketika Presiden Prabowo tengah berbicara dalam sesi pertemuan tingkat tinggi yang membahas isu Palestina dan solusi dua negara. Saat Prabowo mengucapkan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian,” suaranya tiba-tiba tak lagi terdengar dalam siaran langsung.

Menurut Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Hartyo Harkomoyo, aturan internal PBB membatasi waktu pidato setiap delegasi negara maksimal selama lima menit.

“Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan lima menit. Apabila pidato lebih dari lima menit, maka mikrofon akan dimatikan,” jelas Hartyo saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (23/9).

Hartyo juga menambahkan bahwa setiap forum di PBB memiliki ketentuan teknis tersendiri, termasuk pengaturan waktu untuk menjaga efisiensi jalannya sidang.

Meski mikrofon dimatikan secara otomatis, Presiden Prabowo tetap melanjutkan pidatonya. Suaranya tetap terdengar jelas oleh para delegasi yang hadir secara langsung di ruang sidang Majelis Umum PBB.

“Meski mikrofon dimatikan, pidato Presiden Prabowo masih jelas terdengar oleh para delegasi di Aula Sidang Majelis Umum,” ungkap Hartyo.

Prabowo bukan satu-satunya kepala negara yang mengalami insiden ini. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga menghadapi situasi serupa saat berpidato sebagai pembicara kedua dalam agenda yang sama.

Kantor Berita Anadolu melaporkan, mikrofon Erdogan terputus secara otomatis setelah ia melampaui batas waktu karena sempat berhenti sejenak untuk menerima tepuk tangan dari hadirin.

Direktorat Komunikasi Turki juga membenarkan bahwa aturan PBB memang memutus mikrofon secara otomatis apabila pidato melewati lima menit.

Forum tersebut dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, serta dihadiri oleh 33 pemimpin dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Uni Eropa dan Liga Arab. Agenda utama membahas upaya penyelesaian konflik Palestina dan implementasi solusi dua negara yang berkeadilan.