Thailand-Kamboja Setuju Gencatan Senjata, Berlaku Selasa 29 Juli

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Hampir lima hari konflik bersenjata yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi, Kamboja dan Thailand akhirnya menyepakati gencatan senjata tanpa syarat yang akan diberlakukan mulai Selasa, 29 Juli 2025.
Pengumuman resmi disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang bertindak sebagai mediator dalam pertemuan bilateral kedua negara yang berlangsung di Putrajaya, Senin, 28 Juli 2025.
“Baik Kamboja maupun Thailand telah menyepakati dua hal penting. Pertama, gencatan senjata segera dan tanpa syarat akan berlaku efektif pada pukul 24.00 malam ini,” ujar Anwar dalam konferensi pers, sebagaimana laporan Kompas yang dikutip dari AFP.
Ketegangan antara dua negara Asia Tenggara tersebut memuncak pada Kamis, 24 Juli 2025, setelah berlarut-larutnya sengketa perbatasan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Insiden baku tembak yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada Mei 2025 disebut sebagai pemicu utama eskalasi konflik.
Sejak pecahnya pertempuran, kekerasan meluas mencakup tembak-menembak, serangan artileri, hingga serangan udara yang menghantam kawasan permukiman dan pos militer di sepanjang perbatasan.
Hingga Minggu, 27 Juli 2025, dilaporkan sedikitnya 35 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya mengalami luka-luka. Dari pihak Thailand, terdapat 22 korban jiwa, termasuk 14 warga sipil. Pemerintah Thailand juga mencatat bahwa sebanyak 139.000 warga dari tujuh provinsi terdampak telah dievakuasi ke pos darurat.
Sementara itu, Kamboja melaporkan 13 korban meninggal dunia di wilayah Provinsi Oddar Meanchey, di antaranya 8 warga sipil. Tak kurang dari 80.000 warga Kamboja tercatat telah mengungsi sejak gelombang serangan pertama dilancarkan.
Meski gencatan senjata telah disepakati, belum ada informasi lanjutan mengenai negosiasi jangka panjang terkait penyelesaian konflik perbatasan. Komunitas internasional, termasuk ASEAN dan PBB, mendesak agar kedua negara segera menggelar dialog lanjutan demi memastikan perdamaian berkelanjutan dan pemulihan pascakonflik.