JK di Rakernas PKS: Politisi Harus Jadi Negarawan
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengajak para politisi dan pemimpin bangsa mengedepankan cara berpikir negarawan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan semata kepentingan politik lima tahunan.
Ajakan itu disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Dalam paparannya, JK menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat tantangan bangsa secara menyeluruh dan merumuskan langkah strategis bagi kemajuan generasi mendatang. Ia membandingkan horizon berpikir birokrat, politisi, dan negarawan.
"Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi," ujar JK.
Karena itu, JK meminta seluruh kader dan pemimpin PKS tidak hanya terpaku pada kepentingan elektoral, tetapi juga memikirkan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.
"Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana," tegasnya.
Menurut JK, setiap partai politik memang memiliki pandangan dan pendekatan berbeda. Namun, seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
"Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu," katanya.
Dalam kesempatan itu, JK menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi tiga faktor utama, yakni situasi geopolitik dunia, bencana alam, dan kebijakan pemerintah.
Konflik bersenjata di berbagai kawasan, kata JK, berdampak pada perdagangan internasional, kegiatan ekspor, dan stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, kekeringan dan perubahan iklim turut menekan kehidupan masyarakat, terutama sektor pertanian dan ekonomi rakyat.
"Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana," jelas JK.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
JK pun mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan lembaga legislatif agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.
"Tidak ada pemerintah yang sempurna. Karena itulah ada DPR untuk selalu mengevaluasi apa yang terjadi supaya jangan salah jalan," ujarnya.
JK menilai kemajuan suatu negara tidak semata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas manusia, kepemimpinan, sistem pemerintahan, dan penegakan hukum.
Ia mencontohkan Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara yang mampu maju secara ekonomi berkat kepemimpinan dan tata kelola yang kuat.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kemajuan suatu negara tidak tergantung kepada kekayaan negara. Tergantung kepada orang, sistem, dan juga hukum," ungkapnya.
JK menambahkan, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pemerintah harus menjalankan hukum secara adil, membangun infrastruktur, dan menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dunia usaha perlu diperkuat agar mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas nasional, sedangkan masyarakat didorong lebih kreatif, produktif, dan percaya kepada pemerintah.
"Kalau negara ingin besar, harus ada saling percaya antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah percaya kepada rakyat, dan rakyat percaya kepada pemerintah," katanya.
Ia mengingatkan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dapat melemahkan persatuan nasional dan menghambat pembangunan.
Di hadapan peserta Rakernas, JK juga mengingatkan PKS agar menjaga integritas, kualitas kepemimpinan, dan rutin melakukan evaluasi internal.
Menurutnya, partai politik harus membangun sistem yang sehat serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia menekankan agar kader yang mengemban amanah sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan kualitas, kemampuan, dan tanggung jawab dalam bertugas.
JK berharap PKS terus membenahi organisasi dan memperkuat kualitas kader agar dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
