Wali Kota Makassar Sebut Potensi PAD 2026 Rp2,7 Triliun
CELEBESMEDIA.ID, Semarang - Pemerintah Kota Makassar menargetkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berada di bawah angka Rp2,7 triliun pada tahun 2026.
Target tersebut dinilai realistis apabila seluruh perangkat daerah mampu bekerja maksimal, menghadirkan inovasi, serta menerapkan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (Rakor PAD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Appi itu optimis, dengan kerja yang terukur dan maksimal, potensi PAD Kota Makassar sangat besar dan tidak akan berada di bawah target yang telah ditetapkan.
“Potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar tidak akan di bawah 2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita dapatkan.”
Untuk mengejar target tersebut, Appi menekankan pentingnya penerapan pendekatan digitalisasi dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan yang namanya pendekatan digitalisasi,” tambahnya.
Dalam sambutannya pun, Appi menekankan bahwa Rakor PAD tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tanpa hasil yang jelas dan terukur.
“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Tapi ini harus kita achieve, kita harus mampu untuk merealisasikan,” tegas Appi di hadapan peserta rakor.
Berdasarkan data Bapenda Makassar yang dirilis pada 31 Desember 2025 lalu, realisasi PAD Makassar tahun 2025 tercatat mencapai Rp1.979.548.619.000 atau setara Rp1,9 triliun. Capaian ini menjadi rekor tertinggi pengelolaan PAD Kota Makassar. Tahun 2024 lalu PAD Makassar Rp1,6 triliun.
Saat itu Bapenda Makassar menargetkan PAD di tahun 2026 ini sebesar Rp2,38 triliun. Target tersebut meningkat sekitar Rp200 miliar dibandingkan target tahun 2025 sebesar Rp2,17 triliun, sekitar 12 persen lebih dari APBD pokok.
