lCELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan langkah digitalisasi bantuan sosial (bansos) usai mengikuti pertemuan bersama Menteri Sosial RI dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir dalam agenda silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Dalam forum tersebut, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya memperkuat sistem penyaluran bansos melalui pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan program sosial.

“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Andi Bukti.

Ia menekankan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar akan menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek). Setelah itu, proses pendataan lapangan akan segera dilakukan untuk memperbarui data penerima manfaat.

“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program prioritas, mulai dari rencana Sekolah Rakyat hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), dan terus diperbarui secara berkala.

“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pemutakhiran data, serta membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme usul sanggah.

“Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya.

Langkah digitalisasi yang disiapkan Makassar diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.