CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan serta pelaksanaan Program Strategis Daerah (PSD) 2026. 

Penekanan itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi percepatan pengadaan barang dan jasa di Ruang Sekda, Balai Kota Makassar, Senin (1/12/2025).

Zulkifly menyoroti rendahnya kesesuaian pelaksanaan PSD tahun sebelumnya hingga berdampak pada turunnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia menyebut sejumlah program strategis tidak berjalan dan membuat Makassar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Tahun lalu PSD kita sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak program tidak dijalankan dan ini menurunkan nilai MCP kita,” ujar Zulkifly.

Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menegaskan penyusunan SK PSD 2026 tidak boleh kembali mengalami keterlambatan. Ia meminta seluruh OPD memastikan usulan program realistis dan benar-benar dapat dieksekusi.

“Saya minta semua SK PSD melihat dulu apakah program ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jangan seperti tahun lalu. Kita belajar dari kesalahan. Desember–Januari SK itu sudah harus ditandatangani,” tegasnya.

Dalam arahannya, Zulkifly menekankan bahwa pembangunan Stadion Untia merupakan program strategis yang wajib masuk PSD 2026. Proyek ini disebut sebagai komitmen utama Wali Kota kepada masyarakat.

“Pak Wali sangat berharap pembangunan Stadion Untia berjalan sesuai termin. Ini janji utama beliau. Jangan sampai waktunya bergeser,” ungkapnya.

Stadion tersebut ditargetkan rampung pada 2028 melalui skema multiyears, dengan 2026 menjadi awal pengerjaan konstruksi usai masterplan, FS, dan penimbunan rampung di 2025.

Selain itu, ia turut menyoroti kesiapan program strategis lain seperti pembangunan Gedung MGC Tahap 1–3, kantor lurah dan camat, gedung MCH, serta proyek infrastruktur untuk Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian. Program yang kerap tertunda, termasuk pembangunan puskesmas, diminta tidak lagi mengalami penundaan.

Pada sektor pendidikan, terdapat program pembangunan sekolah percontohan serta penyaluran seragam gratis dengan jadwal distribusi yang dipercepat.

“Seragam gratis harus dibagikan paling lambat bulan Maret atau April,” tambahnya.

Dalam sektor ketahanan pangan dan pariwisata, sejumlah program seperti pembangunan cold storage, pengembangan pulau, hingga penyediaan alat angkut antar-pulau juga masuk dalam daftar yang perlu dipastikan kelayakan dan kapasitas pelaksanaannya.

Upaya percepatan pengadaan turut diperkuat melalui penayangan lebih awal Rencana Umum Pengadaan (RUP). Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Setda Makassar, Muh. Sybli, menyebut keterlambatan belanja sering dipicu lambatnya pengajuan dokumen administrasi.

“RUP itu kadang baru ditayangkan bulan empat atau lima,” jelasnya.

Menurut Sybli, Perpres 46 Tahun 2025 memberi ruang agar RUP dapat dipublikasikan setelah persetujuan KUA–PPAS, sehingga Pemkot Makassar sudah bisa menayangkan RUP pada Desember 2025.

“Sejak minggu ini atau Desember, RUP sudah bisa ditayangkan. Ini agar proses pemilihan dan persiapan pengadaan dapat dimulai sejak Desember. Inilah yang disebut tender dini,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pencermatan terhadap usulan PSD dari berbagai OPD, namun penentuan akhir tetap berada pada kewenangan Bappeda.

Pemkot Makassar menargetkan review RUP rampung pada 4 Desember, sehingga penayangan dapat dilakukan pada minggu ketiga Desember sebagai bentuk komitmen transparansi.

“Minggu ketiga Desember sudah harus tayang RUP,” ujarnya.

Dengan percepatan ini, tender dini dapat dimulai pada 7 Desember, sementara penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DPA pada Januari 2026.

“Desember sudah bisa tender dini. Kontrak ditandatangani setelah DPA disahkan Januari 2026,” katanya.