Appi Tegur OPD Soal Rendahnya Serapan Anggaran

CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SKPD, hingga para camat, terkait rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran di sejumlah instansi pemerintah kota.
Dalam arahannya saat membuka Rapat Laporan Realisasi Belanja Daerah dan PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa seluruh program pemerintah harus berdampak nyata bagi warga.
“Program yang dijalankan pemerintah kota harus menyentuh langsung masyarakat, menciptakan perubahan, dan memperbaiki kualitas hidup warga,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Dari laporan yang dipaparkan, terdapat delapan OPD dengan serapan anggaran di bawah 17 persen. Sebanyak 22 OPD masuk kategori menengah (17–33 persen), sementara 21 OPD dinilai berkinerja tinggi dengan serapan di atas 33 persen.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini meminta agar OPD dengan serapan rendah segera melakukan percepatan realisasi anggaran, namun tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.
“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” tegas Munafri.
Menurutnya, perencanaan yang matang sejak awal tahun adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor dan koordinasi antarlembaga dalam tubuh Pemkot Makassar.
“Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar,” ucapnya.
Munafri juga meminta agar seluruh program prioritas dilaporkan langsung kepadanya, terutama jika terdapat kendala teknis maupun nonteknis yang menghambat pelaksanaan.
“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” ujarnya.
Makassar saat ini, menurut Appi tengah menghadapi tantangan berat sebagai kota metropolitan, mulai dari tekanan urbanisasi, kebutuhan infrastruktur yang inklusif, peningkatan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Tantangan tersebut harus diterjemahkan menjadi program-program berbasis data dan aspirasi masyarakat.
“Kita harus menyelesaikan persoalan ini bersama di semua dinas, agar menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, dalam kesempatan yang sama juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak lengah dalam mencapai target realisasi belanja tahun 2025.
Berdasarkan data per 13 Agustus, realisasi belanja baru menyentuh angka 31 persen. Angka ini tercatat menurun 4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Target kita tahun ini minimal 85 persen, sama seperti capaian dua tahun lalu. Ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh OPD,” kata Dakhlan.
Ia juga menyoroti pentingnya menyusun ulang kegiatan yang realistis dalam APBD, dan tidak memaksakan program yang sudah tidak memungkinkan untuk dijalankan.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Jadi pada saat asistensi anggaran perubahan, berikan kami kewenangan untuk memotong kegiatan yang sudah tidak bisa dilakukan,” imbuhnya.
Terkait APBD Perubahan, Dakhlan menyampaikan bahwa pembahasan dijadwalkan akan dimulai pada pekan depan, tepatnya hari Minggu atau Selasa. Ia menekankan pentingnya kehadiran penuh seluruh OPD dalam proses tersebut demi kelancaran penyusunan anggaran yang lebih efektif.