CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar terus mendorong seluruh jajaran SKPD bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Langkah ini dibarengi dengan upaya menghadirkan program nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan. Pemerintah mengintegrasikan ketahanan pangan dengan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar didorong menjadi leading sector dalam mempercepat program strategis berbasis urban farming di setiap kelurahan.

“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026).

Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa urban farming tidak hanya mendorong pemanfaatan lahan sempit. Program ini juga dirancang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.

Makassar juga menargetkan pengelolaan sampah mencapai minimal 95 persen. Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan belum menyentuh angka 70 persen secara maksimal.

“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.

Munafri juga menginstruksikan camat dan lurah lebih aktif turun ke lapangan. Pemantauan langsung serta kegiatan bersama masyarakat dinilai menjadi kunci perubahan nyata.

“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya.

Melalui pendekatan tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung pertanian perkotaan. Konsep ini dinilai mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan berkelanjutan.

“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan jika didukung pengetahuan dan ketelatenan. “Tentu, urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan,” tuturnya.

Program urban farming di Makassar disebut telah menunjukkan hasil positif. Beberapa wilayah bahkan mulai membentuk ekosistem yang mendukung pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah juga mendorong setiap kelompok masyarakat membina minimal dua lorong. Kolaborasi dengan lurah serta RT/RW dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.

Selain itu, konsep urban farming diperluas dengan integrasi pengelolaan sampah. Model ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Munafri mencontohkan peternakan skala kecil yang tetap produktif meski di lahan terbatas. “Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.

Untuk memperkuat program, DP2 diminta berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan agar masyarakat mendapatkan pendampingan dan fasilitas memadai. Kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR juga didorong guna mendukung pembiayaan.