JK: Ekonomi Indonesia Butuh Keseimbangan Pemerintah dan Dunia Usaha
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menekankan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Hal itu disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Menurut JK, negara yang ingin maju membutuhkan tiga komponen utama yang saling mendukung, yakni pemerintah yang mampu menjalankan tata kelola dengan baik, pengusaha yang produktif, serta masyarakat yang berperan sebagai konsumen sekaligus produsen.
“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.
Ia menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menciptakan regulasi yang baik, membangun infrastruktur, serta menyediakan layanan publik yang efektif.
Sementara dunia usaha menjadi penggerak aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan industri, dan pembayaran pajak.
“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.
JK juga menekankan perlunya keseimbangan antara peran pemerintah dan mekanisme pasar. Ia melihat perkembangan ekonomi dunia menunjukkan adanya perubahan pola, dari dominasi pasar bebas menuju menguatnya kembali peran negara.
Menurut JK, berbagai negara menerapkan kombinasi sistem ekonomi dan pemerintahan yang berbeda. Namun, keberhasilan ekonomi tetap bergantung pada keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.
“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.
Tantangan Ekonomi Indonesia
Dalam kesempatan itu, JK menyebut perekonomian Indonesia menghadapi tekanan dari faktor eksternal maupun internal.
Dari sisi global, konflik internasional seperti perang di Timur Tengah dan Ukraina dapat berdampak terhadap kenaikan harga energi, biaya produksi, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat, termasuk dengan Tiongkok.
“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” ungkap JK.
Dari dalam negeri, JK menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan utang dan defisit anggaran. Menurutnya, kedua hal tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap perekonomian.
Ia juga mengingatkan dampak perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino, terhadap sektor pertanian. Penurunan produksi pertanian dinilai dapat berimbas pada perubahan konsumsi dan daya beli masyarakat.
“Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah,” ujarnya.
Dorong Produktivitas dan Ekspor Daerah
JK meminta pemerintah daerah terus mendorong produktivitas masyarakat, terutama di sektor yang memiliki potensi ekspor.
Menurut dia, kondisi ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan karakter dan potensi masing-masing wilayah.
Sejumlah daerah di luar Pulau Jawa, misalnya, memiliki komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan hasil laut. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang pertumbuhan karena memberikan penerimaan dalam bentuk dolar.
“Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar,” kata JK.
JK juga mengingatkan pemerintah agar menjaga efektivitas belanja negara. Menurutnya, pengurangan anggaran secara berlebihan dapat melemahkan aktivitas ekonomi, mulai dari pembayaran pegawai hingga berkurangnya pekerjaan bagi sektor kontraktor.
Hubungan Pengusaha dan Buruh
Dalam forum pengusaha tersebut, JK turut menyoroti pentingnya peran Apindo dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
Menurutnya, keseimbangan hubungan industrial dibutuhkan untuk mempertahankan produktivitas ekonomi. Kebijakan pengupahan, kata JK, juga harus mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tidak menurun.
“Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun,” jelasnya.
JK berharap Apindo terus menjadi wadah yang memperkuat kerja sama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ia menegaskan perekonomian selalu bergerak dalam sebuah siklus, baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Karena itu, daya tahan menjadi hal penting bagi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah.
“Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan,” pungkas JK.
