CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya menjaga integritas demokrasi di tingkat lingkungan setelah menerima langsung aspirasi masyarakat terkait hasil Pemilihan Rukun Tetangga (RT) di Balai Kota, Senin (08/12/2025).

Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara warga dan pemerintah kota untuk membahas dinamika pascapemungutan suara. Munafri memastikan bahwa seluruh rangkaian pemilihan telah berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Ia menegaskan proses pemilihan RT berjalan jujur, adil, dan transparan, sehingga hasil yang ditetapkan merupakan murni pilihan warga.

“Seluruh rangkaian pemilihan RT telah dilaksanakan sesuai prosedur, jujur, adil, serta mengedepankan transparansi,” ujarnya.

Munafri menolak anggapan adanya intervensi pemerintah kota dalam keputusan panitia pemilihan. Menurutnya, integritas demokrasi harus dijaga agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses yang berlangsung.

“Hasil yang muncul adalah cerminan pilihan warga dan tidak bisa dicampuri pihak mana pun,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, ia menjelaskan bahwa pemilihan RT digelar untuk menjaga kerukunan, bukan menciptakan perpecahan. Sistem pemilihan dirancang agar pemimpin lingkungan benar-benar dipilih berdasarkan suara hati warga.

“Kenapa kita adakan pemilihan RT/RW serentak? Supaya tidak ada perselisihan, karena masyarakat menentukan sesuai hari nurani,” jelasnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, menang dan kalah adalah hal yang wajar.

“Namanya pemilu, pasti ada orang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin semua yang mendaftar langsung jadi RT,” katanya.

Munafri meminta semua pihak menghormati hasil pemungutan suara dan menjaga kondusivitas lingkungan. Ia juga mengingatkan bahwa memaksakan kehendak setelah proses selesai tidak dibenarkan.

“Bagaimana caranya kita mau paksa menang kalau kita tidak disukai masyarakat. Itu yang susah,” ucapnya.

Menurutnya, ruang keberatan seharusnya disampaikan pada masa pencalonan, bukan setelah keputusan ditetapkan.

“Pada saat pencalonan, kenapa tidak dipersoalkan? Sekarang setelah pemilihan selesai, tidak boleh kita memaksakan. RT yang terpilih adalah hasil dari demokrasi,” tegasnya.

Ia menutup pertemuan dengan mengingatkan bahwa RT dan RW terpilih harus bekerja untuk warga dan mendukung program pemerintah.

“RT dan RW ini bukan mencari bos atau jabatan. Mereka adalah orang-orang yang mau bekerja, melaksanakan program pemerintah, dan siap melayani masyarakat,” pungkasnya.