CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan kerja Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, H. Hurmin, di ruang rapat Sekda Makassar, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (11/2).

Dalam pertemuan tersebut, Andi Zulkifly didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar Muh Roem serta Sekretaris Bappeda Makassar A. Ato Rakhmawan.

 Zulkifly menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum berbagi pengalaman, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tata kelola pemerintahan.

Ia memaparkan, sebagai kota metropolitan dengan 1,4 juta jiwa yang tersebar di 153 kelurahan, Makassar menghadapi tantangan fiskal yang dinamis.

PAD Kota Makassar tahun lalu tercatat sebesar Rp1,9 triliun dan ditargetkan meningkat pada tahun ini. Namun, pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer daerah hingga Rp500 miliar yang berdampak pada kapasitas fiskal.

“Biasanya pemotongan dana transfer dari pusat bisa mencapai 10 persen. Ini tentu memengaruhi keuangan daerah, tetapi kami tetap berupaya melakukan optimalisasi anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan dan menyentuh masyarakat,” ujar Andi Zulkifly.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi Makassar ditopang sektor perumahan, perkantoran, dan komunikasi yang menjadi penggerak lapangan kerja.

Seluruh program pembangunan Pemkot Makassar, lanjutnya, telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara sebagai sistem perencanaan dan pengendalian.

“Semua program kami masukkan dalam aplikasi Lontara. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga di akhir masa jabatan, visi dan misi Wali Kota Makassar dapat terealisasi secara terukur,” jelasnya.

Terkait manajemen aparatur, Zulkifly menegaskan pengisian jabatan struktural tetap melalui mekanisme lelang jabatan sesuai peraturan perundang-undangan, meski banyak pejabat berlatar belakang purna praja.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, mengaku terkesan dengan capaian PAD dan tata kelola Pemkot Makassar. Ia menyebut Kabupaten Sarolangun yang berusia 27 tahun masih memiliki PAD terbatas, sekitar Rp100 miliar.

“Kami hadir di Makassar untuk belajar. PAD Makassar sangat tinggi, sementara PAD Sarolangun masih minim. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mencari formula yang tepat agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan,” kata Hurmin.

Hurmin juga menyoroti dampak pemotongan penerimaan daerah terhadap keuangan Kabupaten Sarolangun sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan.

Selain itu, ia menyinggung kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, saat masih menjabat anggota DPRD tiga periode, pemerintah mendorong tenaga honorer menjadi PPPK karena pembiayaan ditanggung pusat. Namun setelah dinyatakan lulus, beban gaji dialihkan ke pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut turut membahas kinerja ASN, termasuk penegakan disiplin dan pengawasan sistem absensi. Bupati Sarolangun juga menegaskan prioritas pembangunan di daerahnya masih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan.

Sebagai bagian dari kunjungan, Bupati Hurmin menyampaikan ketertarikannya menikmati kuliner khas Makassar, seperti coto Makassar dan hidangan laut, sebagai pengalaman budaya di Kota Daeng.

"Kita harap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antardaerah serta menjadi referensi bagi Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola pemerintahan," tukas Bupati Hurmin.