CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menawarkan pengembangan smart greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) sebagai solusi ketahanan pangan bagi daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian.

Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulsel, Jumat (5/6/2026).

Dalam forum itu, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar menjaga lahan pertanian yang masih tersisa melalui penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Insya Allah bulan depan RDTR Kota Makassar selesai. Seluruh lahan pertanian yang ada sekarang tidak boleh sama sekali dikonversi menjadi lahan ekonomi," tegasnya.

Menurut Munafri, luas lahan pertanian di Makassar saat ini kurang dari 1.500 hektare. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan berbeda untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk menghadirkan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas meski di lahan terbatas.

"Karena kami tidak memiliki banyak lahan pertanian, maka dibutuhkan teknologi pertanian yang maksimal," tuturnya.

Munafri menjelaskan, smart greenhouse berbasis IoT memungkinkan pengelolaan lingkungan tanam secara otomatis sehingga produksi pertanian lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada cuaca.

"Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional," lanjutnya.

Selain teknologi budidaya, Munafri juga mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan dan cold storage untuk menjaga ketersediaan pangan serta mengurangi risiko kerusakan komoditas.

Menurut dia, fasilitas penyimpanan menjadi kebutuhan penting bagi kota besar seperti Makassar yang bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain.

Tak hanya itu, Munafri turut mendorong pengembangan tanaman sagu di bantaran sungai sebagai sumber pangan alternatif sekaligus upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga pangan guna memastikan pasokan tetap tersedia dan harga komoditas lebih stabil.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengatakan penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan, mulai dari perubahan iklim hingga berkurangnya lahan pertanian.

Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah dan pelaku sektor pangan menjadi bagian penting dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," ujar Ahmad Yohan.