CELEBESMEDIA.ID, Makassar  —  Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Hingga Kamis (10/9/2026), layanan telah menjangkau 161 titik dengan sasaran 13.573 kepala keluarga atau 33.641 jiwa.

Kepala BPBD Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan peningkatan jumlah penerima menunjukkan kebutuhan air bersih terus bertambah seiring kekeringan yang masih berlangsung.

"Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi," kata Fadli Tahar, Kamis (10/9/2026).

Distribusi mencakup Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar. Sebanyak 14.451 rumah masuk dalam rencana pelayanan.

"Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini," jelasnya.

Untuk memperkuat distribusi, BPBD juga menyiapkan tandon sebagai titik penampungan air. Dari 173 titik tandon yang direncanakan, 114 di antaranya telah mendapat suplai.

Fadli menyebut jumlah titik pelayanan masih dapat bertambah karena kondisi kekeringan belum berakhir. Salah satu wilayah dengan penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan sekitar 1.000 jiwa sasaran pelayanan.

Warga yang membutuhkan pasokan air dapat menyampaikan laporan melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Laporan juga dapat disampaikan melalui layanan 112, Lontara Plus, hotline BPBD 08155112112, serta formulir distribusi air bersih.

Menurut Fadli, pola pelaporan melalui perangkat lingkungan membantu pemerintah memverifikasi kebutuhan dan menentukan titik distribusi secara lebih terukur.

Penanganan kekeringan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, BBWS Pompengan Jeneberang, serta dunia usaha.

"Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar," tegas Fadli.

Selain penanganan darurat, Pemkot Makassar mulai menyiapkan solusi jangka panjang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah terdampak.

"Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam," jelasnya.

Sumur bor diharapkan memperkuat ketersediaan sumber air dan mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM), sehingga kawasan terdampak nantinya memiliki sumber air yang lebih mandiri.

BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama status tanggap darurat kekeringan berlangsung. Pemerintah juga terus mengevaluasi armada, sumber air, tandon, mesin, dan perlengkapan pendukung agar pelayanan berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri," pungkasnya.