CELEBESMEDIA.ID, Makassar –Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (02/09/2025).

Rakor digelar Kemendagri untuk membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi 2025. Rapat dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

 Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kami memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ujar Munafri saat ditemui usai rapat koordinasi TPID Makassar, Selasa (2/9).

Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) saat ini terus memaksimalkan berbagai program strategis. Langkah-langkah yang diambil antara lain pelaksanaan operasi pasar, pemberian dukungan untuk sektor pertanian lokal, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendistribusikan bahan pangan secara efisien.

Wali Kota Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak hanya menyiapkan solusi jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi lokal. Penguatan produksi pertanian lokal, peningkatan efisiensi distribusi, dan edukasi konsumen menjadi fokus yang terus dikembangkan.

“Fokus utama kami adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tegas Munafri.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada bulan Agustus 2025 tercatat di angka 2,31 persen, menurun dari 2,37 persen pada bulan sebelumnya. Penurunan ini, kata Tito, banyak dipengaruhi oleh stabilitas sektor pangan dan keberhasilan intervensi pasar oleh pemerintah.

“Faktor utamanya, terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lain,” ujar Tito.

Namun demikian, ia tetap mengingatkan bahwa masih ada sejumlah daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam mengendalikan laju inflasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyebut bahwa produksi pangan nasional sepanjang 2025 diproyeksikan surplus hingga 3 juta ton. Hingga September, produksi beras telah mencapai 28 juta ton, dan diperkirakan akan bertambah 2,6 juta ton di bulan Oktober.

“Sampai akhir tahun total produksi diperkirakan 33,5 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 30 juta ton. Artinya, akan surplus 3 juta ton,” jelas Zulkifli.

Namun, ia juga mengakui bahwa harga beras di pasar mengalami penyesuaian. Harga eceran yang sebelumnya Rp12.500 per kilogram kini naik menjadi Rp13.500 per kilogram, seiring naiknya harga gabah di tingkat petani hingga Rp6.500 per kilogram.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga beras, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp10.000 per bulan kepada lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, selama dua bulan.

Selain itu, Bulog mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang menyediakan beras dengan harga terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Distribusi SPHP difokuskan di pasar-pasar tradisional untuk memastikan akses yang mudah bagi masyarakat.