CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan pendekatan terbuka dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di depan Balai Kota.

Tanpa pengawalan ketat, Munafri yang akrab disapa Appi turun langsung ke tengah massa aksi. Ia bersama Aliyah mendengarkan secara langsung tuntutan dan aspirasi mahasiswa, sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan pemerintahan yang inklusif.

“Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” tegas Munafri di hadapan demonstran, Senin (15/9/2025).

Usai menyapa massa aksi, Appi-Aliyah mengundang perwakilan HMI untuk berdialog di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik dan masukan terkait kebijakan publik di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan.

Munafri menanggapi langsung seluruh poin aspirasi dengan memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan pemerintah kota.

Menurutnya, angka pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan dari sebelumnya 12,8 persen menjadi 9,7 persen. Pemkot terus memperkuat pelatihan vokasi dan pendidikan non-formal sebagai solusi jangka panjang.

“Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah, terutama di kawasan seperti Lorong Tamalate. Pemkot juga mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP, termasuk pembangunan sekolah baru di kawasan padat siswa.

“Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” ujar Munafri.

Selain itu, Pemkot juga memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP.

“Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya.

Di bidang ketenagakerjaan, Munafri menjelaskan bahwa 81 ribu pekerja rentan telah mendapatkan jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai dari APBD Kota Makassar. Tahun ini, Pemkot menargetkan 100 ribu pekerja terlindungi.

“Program jaminan hari tua akan kami perluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun,” katanya.

Sementara itu, TPA Tamangapa menjadi perhatian khusus karena hampir mencapai kapasitas maksimal. Upaya penanggulangan dilakukan dengan sistem cover soil dan pengelolaan air lindi.

Terkait rencana PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), Munafri menyebut masih ada negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari.

“Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua embermemisahkan sampah organik dan non-organik itu sudah sangat membantu,” ujarnya.

Pemkot juga mengambil langkah konkret mengatasi krisis air di kawasan Tallo dan utara kota. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulsel, distribusi air dari Sungai Jeneberang ke wilayah terdampak sedang dipercepat.

“Dalam waktu beberapa bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” kata Munafri.

Tak hanya itu, Munafri menyoroti pentingnya Makassar Creative Hub (MCH) sebagai ruang pengembangan keterampilan anak muda. Program MCH akan diperluas ke 15 kecamatan agar lebih mudah diakses generasi muda.

“Program ini bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching,” jelasnya.

Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, menyambut baik keterbukaan Pemkot dalam berdialog langsung dengan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa HMI hadir sebagai mitra kritis, bukan sebagai alat kepentingan kelompok manapun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujarnya.

Sarah menambahkan bahwa HMI akan menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Pemkot Makassar agar kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.

“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya.