CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah harus diukur dari manfaat dan dampak yang dirasakan langsung masyarakat.

Pesan itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Munafri mendorong perubahan paradigma dari sekadar menjalankan program menuju impactful governance, yakni pemerintahan yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi warga.

"Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Munafri.

Menurutnya, camat dan lurah tidak boleh menjadikan banyaknya kegiatan atau tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Setiap program harus memiliki tujuan, manfaat, dan hasil yang jelas.

Pemerintah, lanjut Munafri, juga tidak seharusnya bekerja sendiri. Aparatur wilayah harus mampu menjadi penggerak yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

"Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya.

Munafri juga meminta camat dan lurah lebih aktif turun ke wilayah. Rutinitas datang ke kantor, mengurus administrasi, melakukan absensi, lalu pulang dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan masyarakat.

Pemimpin wilayah harus mengetahui kondisi warga secara langsung, memetakan persoalan, dan memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia juga meminta masyarakat tidak lagi diposisikan sekadar sebagai penerima program. Warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan hingga penyelesaian masalah sebagai mitra pemerintah.

"Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.

Munafri turut menyoroti pola kerja aparatur yang masih terjebak batas administratif. Menurutnya, persoalan masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya karena berada di wilayah kecamatan atau kelurahan yang berbeda.

Ia mencontohkan persoalan sampah yang berada di wilayah perbatasan. Camat dan lurah diminta membangun komunikasi dan mengambil langkah bersama tanpa menjadikan batas wilayah sebagai alasan.

Kolaborasi lintas wilayah, kata Munafri, menjadi bagian penting dari penerapan impactful governance. Dengan pola tersebut, penyelesaian masalah tidak bergantung pada siapa yang memiliki kewenangan administratif, tetapi pada kebutuhan masyarakat.

Selain kolaborasi, Munafri menekankan pentingnya integritas dan inovasi. Ia meminta camat dan lurah tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi mampu menciptakan terobosan yang memberikan kemudahan bagi warga.

Inovasi juga harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Menurut Munafri, sebuah program tidak cukup hanya menghasilkan kegiatan atau produk, tetapi harus memberikan perubahan bagi masyarakat.

"Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," jelasnya.

Ia mencontohkan program bantuan kepada masyarakat. Setiap bantuan harus dipastikan tepat sasaran, dimanfaatkan, dikelola secara berkelanjutan, dan memberikan dampak terhadap penerima.

Karena itu, camat dan lurah diminta memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayah masing-masing. Program pemerintah harus menjadi solusi atas persoalan warga, bukan sekadar memenuhi target kegiatan tahunan.

Munafri mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Warga tidak lagi hanya membutuhkan layanan administratif, tetapi mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan berkualitas.