CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama stabilitas sosial serta iklim investasi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar bertajuk “Memperkuat Ekosistem dan Pemajuan Kebijakan Inklusif Daerah” yang digelar di Hotel Sultan Alauddin, Senin (15/12/2025).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi atas capaian FKUB Kota Makassar yang baru saja meraih Harmony Award. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas agama dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk.

“Meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Tantangan kita ke depan justru lebih besar. Harmony Award ini harus kita jaga dengan kerja nyata di tengah masyarakat,” tegas Munafri.

Ia mengakui bahwa persoalan sosial dan keagamaan sejatinya tetap ada di tengah masyarakat. Namun, berbagai potensi konflik dapat diredam berkat kekompakan serta semangat kebersamaan antarumat beragama di Kota Makassar.

Dalam konteks itu, FKUB dinilai memiliki peran strategis sebagai ruang dialog sekaligus penyangga stabilitas sosial. Munafri pun mendorong FKUB agar terus aktif membangun komunikasi dan kepercayaan lintas komunitas.

Munafri juga menggagas program doa bersama lintas agama yang digelar secara rutin setiap bulan, dengan sistem tuan rumah bergilir dari masing-masing agama. Menurutnya, upaya menjaga harmoni tidak hanya dilakukan melalui aktivitas sosial, tetapi juga pendekatan spiritual.

“Kita harus perlihatkan bahwa kota ini benar-benar ingin aman, tenteram, dan damai. Bukan hanya lewat kegiatan lapangan, tapi juga lewat doa-doa bersama,” ujarnya.

Pada aspek penguatan kelembagaan, Munafri mendorong FKUB memiliki saluran komunikasi resmi, termasuk portal media sendiri. Hal ini dinilai penting untuk menangkal hoaks, isu provokatif, serta upaya adu domba yang kerap memanfaatkan sentimen keagamaan.

“Kalau ada persoalan, harus ada corong resmi. Kalau keluar dari media FKUB, itu berarti pernyataan resmi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat regulasi keberagaman. Ia memastikan inisiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang keberagaman akan mulai disiapkan pada tahun depan, diawali dengan penguatan regulasi melalui keputusan atau surat keputusan wali kota.

“Kalau kita tidak mulai, ini tidak akan pernah ada. Regulasi yang kuat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga kerukunan,” tegasnya.

Munafri berharap rapat kerja FKUB mampu melahirkan program-program konkret yang menempatkan nilai toleransi dan harmoni sebagai praktik utama dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Makassar.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Direktur Setara Institute Jakarta Halili Hasan secara daring, Kepala Kemenag Makassar Muhammad, Kepala Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Makassar Yusra, jajaran Forkopimda, kepala SKPD Kota Makassar, serta tokoh lintas agama se-Kota Makassar.