CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan langkah pembangunan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi aktif dalam forum strategis nasional Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan.

Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menghadiri forum yang diselenggarakan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Direktur Regional I Kedeputian Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan digelar di Hotel Sari Pacific Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Indonesia on the Move menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan serta praktik terbaik pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam forum ini memiliki arti penting bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan di tengah dinamika pertumbuhan kota.

“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Munafri.

Selain penguatan kebijakan, forum ini juga menjadi momentum menyiapkan proyek-proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung investasi sektor swasta. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah.

Pembahasan forum turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum (transit oriented development/TOD) serta penataan ruang kota yang lebih ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

Munafri menjelaskan bahwa Makassar sejatinya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek kawasan Mamminasata. Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk membangun sistem moda transportasi yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.

Ia mengakui hingga kini Makassar masih menghadapi tantangan keterbatasan transportasi publik. Karena itu, pemerintah kota mulai merancang langkah pembangunan secara bertahap dan terencana, dengan membuka ruang kerja sama lintas daerah dan dukungan Pemerintah Pusat.

“Untuk membangun sistem transportasi perkotaan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh masukan dari daerah yang sudah berpengalaman dan dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas,” tegasnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar ke depan Makassar memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.

Selain transportasi, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama. Penataan ini bertujuan memastikan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib dan saling menghormati.

Menurutnya, penataan ruang kota juga penting untuk menghadirkan ruang publik yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas. Dengan penataan yang baik, seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan ruang kota secara aman dan nyaman.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan kota ke depan sebagai fondasi awal sistem mobilitas perkotaan yang tertata dan inklusif.

Diketahui, melalui program ini, KIAT telah menyusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap di tingkat kawasan metropolitan.

Dokumen SUMP tersebut telah diterima pemerintah provinsi dan diperkuat persetujuan bersama pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas, sebagai bentuk dukungan politik terhadap reformasi mobilitas perkotaan.

Program SUMP juga mendukung pengembangan mobilitas perkotaan nasional secara konsisten, dengan penerapan awal di tiga kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita, Kedungsepur, dan Mamminasata. Di Sulawesi Selatan, kawasan Mamminasata dengan Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan strategis sebagai simpul ekonomi dan perkotaan di Indonesia bagian timur.