CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian diperketat demi menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi bagi pelajar. Dalam upaya ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan berada di garis depan pengawasan yang didukung lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Tim Penggerak PKK.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjaga mutu pelaksanaan program nasional ini. Ia menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual dari Balai Kota Makassar, Senin (29/9).

“Kami siap menjalankan langkah-langkah pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar pelayanan gizi bagi masyarakat tetap terjamin,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.

Rakornas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu membahas langkah antisipasi potensi keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG yang kini menyasar jutaan pelajar di berbagai daerah.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko PMK Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah Kota Makassar kini mengandalkan 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif dengan total penerima manfaat sebanyak 138.636 orang. Dari jumlah itu, 136.645 merupakan peserta didik, sementara sisanya 1.991 adalah penerima kategori 3B (non-peserta didik).

Munafri mengungkapkan, semua penyedia makanan dalam program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar utama keamanan pangan.

“Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” ujarnya tegas.

Meskipun masih menanti regulasi teknis dari pemerintah pusat berupa Peraturan Presiden (Perpres) terbaru, Pemkot Makassar tidak tinggal diam. Koordinasi dengan sekolah-sekolah dan pihak penyedia makanan terus dilakukan.

“Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah,” ujar Munafri.

Selain memastikan kualitas MBG, Pemkot Makassar juga serius mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Wali Kota mengajak seluruh pihak, termasuk kader posyandu dan TP PKK, untuk berkolaborasi mengatasi penyakit menular tersebut.

“Kami akan memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” tambahnya.

Dalam forum Rakornas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian serius pada ancaman keracunan makanan yang bisa terjadi jika prosedur tidak dijalankan dengan baik.

“Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan,” tegas Budi.

Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh SPPG diharuskan memiliki SLHS, dan penerbitannya telah disederhanakan agar selesai maksimal dalam 13 hari.

“Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” lanjutnya.

Untuk deteksi dini keracunan, daerah diminta memperkuat laboratorium kesehatan dengan alat PCR dan toksikologi, seperti yang digunakan saat pengawasan makanan jamaah haji.

Sebagai antisipasi kejadian luar biasa, Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenkes telah membentuk Gugus Gerak Cepat yang bertugas merespons setiap laporan keracunan secara terkoordinasi.

“Keracunan makanan harus dicegah sedini mungkin. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus paham prosedur ini,” tandas Budi.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, program MBG di Makassar diharapkan tetap aman, higienis, dan efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kerja sama seluruh pihak, dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” tutup Budi.