CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Di tengah maraknya perbincangan soal bendera anime One Piece yang viral, sejumlah pedagang bendera di Makassar memilih tak ikut tren.

Jumriati, salah satu penjual bendera musiman di kawasan Jalan Veteran Utara, mengaku mengetahui bahwa bendera berwarna hitam One Piece sedang ramai dibicarakan.

Namun, hingga kini belum ada satu pun pembeli yang menanyakan atau mencari bendera itu di lapaknya.

“Tidak. Tidak ada yang tanya-tanya itu, tidak pernah,” ujar Jumriati saat ditemui Rabu (6/8).

“Iya tahu kalau benderanya viral. Yang viral yang warna hitam kan, tapi tidak ada yang tanya tentang bendera itu di sini.”

Meski viral, ia secara tegas menyatakan tidak tertarik menjual bendera tersebut. Baginya, hanya bendera Merah Putih harga mati yang layak dikibarkan.

“Kalau bagi saya tidak (tertarik). Karena kita kan bangsa Indonesia, sedangkan yang kita punya bendera kan bendera merah putih. Tidak ada bendera lain selain merah putih," tegasnya.

"Walaupun viral dan banyak yang membeli, saya tidak bakalan mau jual di sini yang begitu. Karena ini kita punya bendera dari dulu, dari zaman nenek moyang kita. Barangkali juga bisa berujung pidana,” katanya.

Sikap berbeda datang dari Salma, pedagang lainnya yang ditemui di area Jalan Sudirman. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal tren bendera One Piece.

“Tidak ada yang tanya bendera One Piece. Tidak tahu kalau benderanya viral. Tidak coba jual karena saya tidak pakai HP,” ucapnya singkat.

Berdasarkan pantauan CELEBESMEDIA.ID, tren bendera One Piece yang viral belum terasa geliatnya di Makassar.

Tidak adanya permintaan dari pembeli dan sikap hati-hati para pedagang jadi faktor utama mengapa simbol tersebut belum muncul di lapak-lapak pedagang bendera musiman.

Pemerintah pusat turut menanggapi fenomena viralnya bendera One Piece yang ramai dikibarkan di sejumlah daerah menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pengibaran bendera fiksi seperti One Piece diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau merendahkan simbol negara.

“Boleh saja masyarakat mengekspresikan diri dengan simbol-simbol budaya populer seperti itu. Tapi yang utama adalah bendera Merah Putih tetap harus dikibarkan lebih tinggi dan tidak boleh tersaingi sebagai simbol kedaulatan bangsa,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Rabu (6/8).

Namun, sikap ini tidak sepenuhnya meredam kekhawatiran di kalangan legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menilai penyebaran simbol bajak laut tersebut bisa menjadi bagian dari upaya terstruktur yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Kita tidak bisa anggap ini sekadar tren anak muda atau budaya populer. Bisa saja ada aktor-aktor tertentu yang ingin memecah belah bangsa dengan memanfaatkan simbol asing yang tidak memiliki nilai historis bagi Indonesia,” ujar Dasco.