CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan pola kerja konvensional dan beralih sepenuhnya ke sistem digital. 

Ia menegaskan, transformasi digital di Pemkot Makassar harus berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar di Aston Hotel Makassar, Senin (13/7/2026).

"Digitalisasi, harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jangan hanya serimoni terus menerus kita bahas," jelas wali kota yang akrab disapa Appi tersebut.

Munafri meminta adanya data dan progres konkret dari setiap kebijakan digital yang diterapkan. Menurutnya, konsep digitalisasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan (needs) dan tujuan yang ingin dicapai (wants) agar dapat memotong birokrasi serta menutup celah manipulasi keuangan (fraud).

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mendukung penuh langkah tersebut. Ia menyatakan bahwa percepatan ekosistem digital adalah instrumen wajib untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mutu pelayanan publik.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," ujar Aliyah.

Di sisi implementasi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar melaporkan bahwa transisi ke sistem digital mulai membuahkan hasil. Saat ini, seluruh layanan perpajakan daerah telah diintegrasikan ke dalam satu platform, yaitu aplikasi Lontara+

Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat mendaftarkan objek pajak, mengubah data, hingga mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB secara mandiri dengan bukti pembayaran digital yang sah di mata hukum.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, memastikan transaksi di loket Bapenda kini sudah 100 persen memanfaatkan metode nontunai yang bekerja sama dengan pihak perbankan, retail modern, hingga Kantor Pos.

"Kalau kami sebenarnya sudah 100 persen digitalisasi. Tidak ada lagi penerimaan uang tunai di Bapenda. Kalaupun masyarakat datang ke loket, pembayaran tetap dilakukan langsung melalui bank," pungkas Asminullah.

Kemudahan akses ini berhasil mendongkrak kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Bapenda mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar hingga triwulan kedua tahun 2026 melonjak hingga lebih dari Rp100 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.