LCELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin mengambil langkah progresif untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu serta yang berasal dari wilayah kepulauan.

Salah satu strategi utama yang diluncurkan adalah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan, seperti Sekolah Islam Athirah, guna menyediakan kuota khusus bagi siswa prasejahtera. Biaya pendidikan mereka akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot.

“Sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak. Jadi melalui program kerja sama, anak-anak yang tidak masuk ke negeri dan terkendala zonasi dapat bersekolah di swasta dengan SPP yang kami bayarkan,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan dari tim Sekolah Islam Athirah di Balai Kota Makassar, Rabu (24/9/2025).

Selain siswa dari keluarga kurang mampu, program ini juga membuka peluang bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar dapat menikmati pendidikan berkualitas tanpa terkendala akses.

“Ini sekaligus mengurangi kesenjangan kesempatan belajar di perkotaan dan kepulauan,” ungkap Munafri.

Sebagai langkah awal, Pemkot menargetkan kerja sama dengan 20 sekolah swasta unggulan 10 tingkat SD dan 10 SMP yang akan menjadi pilot project dari program ini.

Untuk memperkuat pembiayaan, Munafri menyebutkan Pemkot telah menggandeng program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha. Selain itu, pelatihan bagi kepala sekolah negeri juga sedang dipersiapkan agar mereka dapat menyerap pengalaman dari sekolah swasta unggulan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan CSR. Nanti kepala sekolah akan dilatih agar tahu standar pengelolaan seperti di sekolah swasta unggulan,” tambahnya.

Direktur Sekolah Islam Athirah, H. Syamril, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemkot tersebut. Ia memastikan bahwa semua unit sekolah Athirah di Makassar siap menampung siswa penerima beasiswa.

“Kami dari Athirah siap men-support program Pak Wali terkait beasiswa. Anak-anak yang tidak mampu dan mau disekolahkan di swasta itu, kami siap terima kalau program ini jalan,” kata Syamril.

Mekanisme seleksi siswa akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan mempertimbangkan kriteria seperti siswa duafa, berprestasi, atau yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan, Sekolah Islam Athirah juga siap berbagi praktik terbaik dalam manajemen sekolah. Mereka akan membuka pelatihan intensif bagi sekitar 20 kepala sekolah negeri, dengan 10 modul pelatihan selama tiga bulan.

Program ini akan mencakup pelatihan manajemen sekolah, penguatan kurikulum, pengajaran bahasa Inggris, serta pembinaan adab bagi guru. Bahkan, Athirah akan menurunkan pelatih khusus untuk mendampingi guru bahasa Inggris dan guru adab di sekolah negeri.

“Kami juga siap mendampingi guru bahasa Inggris dan guru adab agar kualitas pengajaran di sekolah negeri bisa meningkat,” jelas Syamril.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah merancang integrasi kurikulum berbasis budaya lokal dan nilai etika. Kolaborasi lintas institusi pendidikan tinggi turut dilibatkan dalam pengembangan kurikulum ini, termasuk Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk aspek etika dan STIBA Makassar untuk Bahasa Arab.

Munafri menegaskan bahwa pendekatan ini bukan hanya soal pemerataan akses, tapi juga peningkatan kualitas secara menyeluruh, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Kami tidak hanya fokus pada kerja sama dengan swasta, tetapi juga melakukan pembenahan di sekolah negeri agar sama-sama meningkat,” tegasnya.

Langkah kolaboratif antara Pemkot Makassar dan sekolah swasta unggulan menjadi model inklusif pendidikan yang membuka peluang setara bagi semua anak—tanpa terkecuali. Program ini tak hanya mengatasi persoalan zonasi dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tapi juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui sinergi lintas sektor.

Dengan dukungan CSR, pelatihan kepala sekolah, dan penguatan kurikulum lokal, Makassar menapaki jalur baru menuju pendidikan yang adil dan bermutu.

“Pendidikan itu hak semua anak. Kami ingin pastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal hanya karena masalah biaya atau lokasi,” – Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar.