CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta pengemudi ojek online (ojol) mendapat perlakuan khusus jika aturan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan dalam pengendalian BBM bersubsidi di SPBU.

Munafri menyampaikan usulan itu dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, mobilitas tinggi pengemudi ojol perlu menjadi pertimbangan karena sepeda motor merupakan sarana utama mereka mencari nafkah.

"Teman - teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari," ujar Appi.

Ia menilai penerapan aturan secara seragam berpotensi membatasi ruang gerak pengemudi ojol dan berdampak terhadap pendapatan. Karena itu, Munafri mengusulkan adanya identitas atau tanda khusus bagi kendaraan ojol agar petugas SPBU dapat melakukan verifikasi di lapangan.

"Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," jelasnya.

Munafri menekankan, relaksasi tersebut harus memiliki petunjuk pelaksanaan yang tegas agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak lain.

"Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," imbuh Munafri.

Selain kepentingan ojol, Munafri meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai penambahan kuota semestinya dilakukan berdasarkan pola konsumsi, bukan menunggu antrean dan kekurangan pasokan terjadi.

Munafri juga menyoroti disparitas harga BBM yang dapat mempengaruhi pergeseran pilihan masyarakat. Menurutnya, kebijakan distribusi dan pengendalian BBM perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tidak menambah beban masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Sulsel.