CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk generasi muda berkarakter dengan meluncurkan inisiatif penguatan etika dan budaya lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah pertama.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi menggulirkan wacana integrasi nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dan pendidikan sopan santun dalam kurikulum muatan lokal. Gagasan tersebut mengemuka dalam Temu Awal Rencana Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan Karakter yang digelar di Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (22/9).

Wali Kota Munafri menyoroti dampak negatif arus digital yang dinilai berkontribusi terhadap lunturnya karakter dasar, terutama etika dan sopan santun, di kalangan generasi muda.

“Ada hal-hal yang menurut saya hilang di tengah laju informasi digital dan dunia informasi yang sangat kuat, sehingga karakter etika, sopan santun dasar di sekolah ini mulai sedikit demi sedikit terkikis,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Menurutnya, pendidikan karakter harus menjadi fondasi dalam pembelajaran, tak hanya fokus pada aspek akademik. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan perubahan kurikulum sangat bergantung pada kualitas dan integritas tenaga pengajar.

“Kami harapkan secara simultan kita bisa membangun pola pendidikan yang berjalan seiring dengan pembenahan karakter,” tegasnya.

Dalam usulan terobosan lainnya, Munafri juga menyarankan agar Bahasa Inggris dijadikan pelajaran wajib sejak jenjang pendidikan dasar, sementara Bahasa Arab menjadi pilihan bagi siswa beragama Islam. Langkah ini dinilai sebagai penyeimbang antara penguatan etika, kearifan lokal, dan kompetensi global.

“Meski hasilnya mungkin baru terlihat 20–30 tahun ke depan, tapi anak-anak Makassar diharapkan tumbuh cerdas secara keilmuan dan memiliki etika yang kuat,” katanya.

UNM menyambut baik langkah strategis ini. Rektor UNM, Prof. Dr. Karta Jayadi, menyatakan bahwa pihaknya siap membentuk tim khusus untuk mendampingi Pemkot dalam merumuskan kurikulum muatan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Bugis-Makassar.

“Insya Allah, dua hari dari sekarang tim sudah kami sampaikan. Kami mohon para dekan di setiap fakultas mengirimkan satu nama untuk masuk dalam tim kurikulum di Lembaga Pengabdian Masyarakat,” ujar Prof. Karta.

Ia menambahkan, kurikulum lokal ini tidak akan menggantikan Kurikulum Merdeka, melainkan memperkaya kontennya dengan pendekatan yang fleksibel, baik terintegrasi dalam mata pelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler.

“Komponen kurikulum nasional tetap berlaku, tetapi ada ruang tertentu—baik terintegrasi maupun berdiri sendiri—yang dapat menonjolkan kekuatan lokal,” jelasnya.

Munafri juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tata kelola sekolah di Makassar. Dari 55 SMP negeri, hanya sekitar lima yang memiliki kepala sekolah definitif. Masalah serupa terjadi di lebih dari 300 SD negeri.

“Terlalu banyak persoalan yang seharusnya tidak kita dengar, bahkan ada yang masuk ranah hukum. Ini tidak membuat nyaman karena datang dari institusi pendidikan,” ungkap Munafri.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya perbaikan karakter guru sebagai langkah awal sebelum menyusun dan menerapkan kurikulum yang ideal.

“Kalau guru tidak lebih dulu diperbaiki karakternya, kurikulum yang baik tidak akan berjalan,” tambahnya.

UNM turut mengapresiasi visi besar Wali Kota yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota percontohan pendidikan karakter di Indonesia.

“Pak Wali punya gagasan besar, bahwa suatu saat Makassar dapat menjadi kota rujukan sekolah dasar di Indonesia,” kata Prof. Karta.

Ia juga mengajak seluruh civitas akademika UNM untuk berbagi riset dan pengalaman guna menyusun program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang terukur.

“Kami siap diberi tugas oleh Pak Wali untuk menyusun kurikulum berkarakter. Ini sangat urgen, terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kadis Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman, Tim Ahli Pemkot Dara Nasution, serta jajaran pimpinan UNM, termasuk para wakil rektor dan dekan dari berbagai fakultas.