CELEBESMEDIA.ID, Makassar  — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pengelolaan APBD 2026 harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap penyesuaian anggaran, harus tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal daerah dan menjawab kebutuhan warga.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat menyampaikan jawaban Pemkot Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ketujuh di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

"Yang utama bukan sekadar besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Munafri.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp4,56 triliun, turun Rp128 miliar atau 2,75 persen dari APBD Pokok 2026. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan perkembangan penerimaan, perubahan transfer dan kondisi fiskal daerah.

"Penyesuaian pendapatan tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam melakukan penajaman struktur belanja dan pembiayaan daerah agar tetap berada dalam kemampuan fiskal Kota Makassar," tuturnya.

Sementara itu, PAD diproyeksikan sekitar Rp2,27 triliun, turun 2,47 persen. Penurunan terutama berasal dari retribusi daerah. Pemkot Makassar merespons kondisi tersebut dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data serta pengawasan penerimaan.

 "Untuk meningkatkan PAD, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi," ungkapnya.

Pendapatan transfer juga turun menjadi sekitar Rp2,22 triliun. Pemkot Makassar menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar hak transfer daerah diterima tepat waktu dan tepat jumlah.

Munafri menegaskan, optimalisasi PAD, digitalisasi perpajakan, pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD akan terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal.

Seluruh kebijakan tersebut diarahkan agar APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan program dan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.