CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).

Kegiatan ini menandai dimulainya Sensus Ekonomi 2026 secara nasional untuk menghimpun data menyeluruh terkait kondisi perekonomian Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Munafri menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.

"Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ia menilai data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan di tengah dinamika ekonomi, termasuk pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

"Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha," tambahnya.

Munafri menyebut Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur membutuhkan data valid untuk mendukung evidence-based policy.

Ia menegaskan sensus bukan sekadar pendataan, tetapi dasar perumusan kebijakan yang sesuai kondisi lapangan.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan," katanya.

Menurutnya, data sensus juga penting untuk memperkuat iklim investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah.

"Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar," ujarnya.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.

"Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi," katanya.

"Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," lanjutnya.

Ia menjelaskan sensus ini merupakan pendataan ekonomi terbesar untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan, UMKM, investasi, dan sektor ekonomi baru.

BPS juga mengusung kampanye nasional TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.

Amalia menegaskan keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.