CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka pengawasan dan perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar, seperti tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dadan menjelaskan, pengawasan juga diperketat melalui inspektorat untuk menangani temuan di lapangan secara lebih rinci. Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dari total sekitar 26.800 SPPG yang ada, sebanyak 1.780 unit saat ini berstatus suspend. Namun, jumlah tersebut disebut bersifat dinamis karena masih dalam proses evaluasi dan perbaikan.

“Jadi sangat dinamis, sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan strategi besar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Program tersebut menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang dinilai sebagai skala besar dan membutuhkan proses bertahap.

“Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita satupun enggak boleh ada masalah, karena itu menyangkut anak-anak kita, pemerintah tentu terus berusaha,” ujarnya.

Zulkifli juga menegaskan bahwa penghentian 1.780 SPPG merupakan langkah tegas dalam perbaikan standar layanan.

"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” katanya.

Ia turut mengimbau sekolah untuk aktif melaporkan apabila menemukan layanan MBG yang tidak sesuai standar melalui SPPG atau kanal pengaduan pemerintah.

Di sisi lain, BGN mencatat realisasi anggaran Program MBG telah mencapai Rp60 triliun dari total Rp268 triliun yang disiapkan pemerintah pusat. Dana tersebut disalurkan melalui virtual account SPPG.

Hingga 23 April 2026, jumlah SPPG yang masih beroperasi tercatat sebanyak 26.487 unit di seluruh Indonesia, dan angka tersebut masih dapat berubah seiring proses evaluasi lanjutan.