Survei Parameter Publik: Kepuasan Layanan Makassar Naik

Pengamat Politik Parameter Publik Indonesia, Ras MD - (ist)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Lembaga riset dan opini publik Parameter Publik Indonesia kembali merilis hasil survei kepuasan masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar tahun 2025.

Hasilnya, kualitas pelayanan publik secara umum berada pada kategori baik, dengan sejumlah unit layanan mencatatkan capaian sangat baik.

Parameter Publik Indonesia dikenal sebagai lembaga riset yang berpengalaman dalam berbagai kegiatan survei strategis, mulai dari Pemilu, Pileg, hingga Pilkada. 

Dalam sejumlah kontestasi politik sebelumnya, hasil survei lembaga ini kerap identik dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pengamat Politik Parameter Publik Indonesia, Ras MD menjelaskan bahwa survei IKM 2025 melibatkan 3.566 responden, yang merupakan masyarakat pengguna layanan di berbagai dinas, badan, kecamatan, hingga unit pelayanan publik.

Proses survei berlangsung cukup panjang, dimulai sejak 13 Oktober hingga 8 Desember 2025, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan, hingga penyusunan laporan akhir.

Dalam kategori sangat baik, Ras MD menyebut Kecamatan Ujung Tanah mencatatkan nilai tertinggi dengan skor 96,366. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Tallo dengan nilai 92,280, disusul Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dengan skor 89,802.

“Nilai ini sebenarnya bisa dipasang di kantor camat sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Ujung Tanah, Tallo, dan Badan Kesbangpol Daerah layak menjadi contoh bagi yang lain,” imbuh Ras MD dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu (17/12).

Sementara itu, pada kategori baik, terdapat Kecamatan Makassar yang hanya membutuhkan tambahan sekitar tiga poin untuk naik ke kategori sangat baik. Selain itu, kecamatan lain yang berada pada kategori baik meliputi Kecamatan Wajo, Mariso, Kepulauan Sangkarrang, Mamajang, Ujung Pandang, Bontoala, Rappocini, dan Panakkukang.

Meski demikian, Ras MD mengingatkan bahwa kecamatan dalam kategori baik masih berada pada posisi rawan jika tidak melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan.

“Ini baik, tetapi rawan. Kalau tidak dibenahi, bisa turun,” imbuhnya dengan tegas.

Untuk kategori kurang baik, Ras MD menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak ditujukan kepada individu camat, melainkan pada sistem pelayanan yang berjalan. 

Beberapa kecamatan yang masuk kategori ini antara lain Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, dan Manggala, sementara Kecamatan Tamalanrea dinilai sebagai yang paling rawan.

“Ini bukan camatnya yang kurang baik, tetapi sistem pelayanannya yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, penilaian IKM 2025 mencakup 110 unit layanan, termasuk dinas, badan, bagian, kecamatan, hingga puskesmas. Dari sembilan unsur pelayanan yang diuji, hanya unsur biaya atau tarif yang masuk kategori sangat baik. Delapan unsur lainnya masih memerlukan perhatian serius.

“Terutama soal sarana dan prasarana serta waktu pelayanan. Dua unsur ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ungkap Ras MD.

Berdasarkan hasil kolektif, nilai IKM Kota Makassar Tahun 2025 mencapai 81,761, dengan mutu pelayanan berada pada kategori baik. Angka ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan survei terakhir tahun 2022 yang mencatat nilai 80,470, atau naik sebesar 1,291 poin.

“Ini nilai kolektif, hasil kerja semua pihak di Pemkot Makassar,” katanya.

Ras MD juga memaparkan bahwa perkembangan nilai IKM Kota Makassar sejak 2018 hingga 2025 menunjukkan pola fluktuatif, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025.

Selain kecamatan, hasil survei juga mencatat kinerja Bagian Pemberdayaan Masyarakat, serta unit urusan penunjang dan pengawasan seperti Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Bappeda, dan Badan Pendapatan Daerah, yang secara umum berada pada kategori baik.

“Sebagai kesimpulan, bahwa secara umum kualitas pelayanan publik di Kota Makassar masih berada pada kategori baik, namun memerlukan upaya berkelanjutan agar tidak terjadi penurunan dan agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.