CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani berbagai persoalan sosial dan mendorong kota ini menjadi pilot project program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Wali Kota Munafri Arifuddin di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkot Makassar dinilai tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain.

"Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan," ujarnya.

Program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu” bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial serta mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, dan institusi pendidikan.

Selain itu, Kementerian Sosial juga menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) untuk mendukung pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di Makassar, dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, daerah, serta dukungan dari sumber lain seperti Badan Amil Zakat Nasional.

"Dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional," jelasnya.

Wali Kota Munafri menyatakan kesiapan Makassar untuk menjalankan peran sebagai percontohan nasional dalam program tersebut, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

"Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat," kata Munafri.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah program prioritas yang tengah berjalan di Makassar, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, relokasi kawasan kumuh termasuk permukiman nelayan, hingga penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan pembangunan Liponsos.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyebutkan program-program tersebut saat ini berjalan sesuai rencana dan terus dikembangkan.

"Program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan on the track. Selain itu, juga dibahas rencana relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos)," ujarnya.