CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan kerja dari Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan nonformal melalui Program Sekolah Rakyat.

Kunjungan ini berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025), dan turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, yang mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Turut serta pula dalam kegiatan ini para Kepala SKPD lingkup Pemkot Makassar serta sejumlah Pejabat Fungsional Dinas Sosial, yang secara aktif mendukung inisiatif penguatan akses pendidikan berbasis inklusi sosial.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inovasi pendidikan yang menyasar kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, dan komunitas marginal. Dalam konteks ini, Dinas Sosial berperan penting dalam menjangkau dan mendampingi kelompok sasaran agar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

"Kami melihat Program Sekolah Rakyat sebagai peluang strategis untuk memperluas cakupan rehabilitasi sosial yang tidak hanya fokus pada bantuan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat," ujar I Nyoman Aria Purnabhawa di sela-sela kunjungan.

Kehadiran Ombudsman RI dalam kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penguatan sistem pelayanan publik yang responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah turut memastikan bahwa layanan pendidikan nonformal seperti Sekolah Rakyat mendapat dukungan lintas sektor.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota terbuka terhadap masukan dari Ombudsman untuk terus menyempurnakan sistem layanan.

"Transparansi dan keterjangkauan layanan adalah prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan kami. Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menjembatani pelayanan bagi kelompok rentan, terutama dalam sektor pendidikan alternatif," ungkapnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi terbuka antara Ombudsman RI dan perwakilan perangkat daerah. Dinas Sosial menyampaikan rencana penguatan pendampingan sosial dalam implementasi Program Sekolah Rakyat melalui integrasi dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Langkah ini diharapkan menjadi bentuk nyata sinergi antarlembaga untuk mewujudkan layanan publik yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang humanis dan berkeadilan sosial.