CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa ketepatan proses pengadaan barang dan jasa merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Kelurahan. 

Saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Selasa (21/4), ia memperingatkan bahwa kelemahan pemahaman dalam proses ini dapat memicu keterlambatan realisasi anggaran hingga risiko hukum.

Andi Zulkifly menjelaskan bahwa Dana Kelurahan adalah instrumen vital untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan di tingkat akar rumput. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sejauh mana anggaran terserap, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara presisi untuk menghindari kesalahan administrasi.

Mantan Kepala Bappeda Makassar ini mengingatkan para peserta bahwa pelaksanaan Dana Kelurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Regulasi tersebut menitikberatkan pada mekanisme Swakelola Tipe IV sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. 

Meski skema ini memberikan ruang keterlibatan publik yang luas, Zulkifly menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan ketat dan tanggung jawab besar karena tetap terikat pada aturan pengadaan yang berlaku.

Di hadapan para lurah yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andi Zulkifly meminta agar kegiatan Bimtek ini tidak dianggap sebagai formalitas belaka. 

Ia berharap setiap pejabat mampu menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga setiap rupiah anggaran dapat dikelola secara tepat sasaran. 

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan kualitas hasil pembangunan kelurahan pada tahun 2026 dapat meningkat signifikan dengan kepatuhan regulasi yang lebih baik.